Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan gigi secara menyeluruh, mulai dari edukasi sejak dini hingga pemerataan tenaga medis ke seluruh pelosok negeri. Hal ini disampaikan Menkes saat menghadiri pelantikan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) periode 2025–2030. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan data Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menyoroti masalah kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Dalam data tersebut, mencakup bahwa sekitar 50% masyarakat usia 0–60 tahun mengalami gigi berlubang, 37% kehilangan gigi, dan 12,4% mengalami masalah gusi. Menteri Kesehatan juga menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif dengan mengintegrasikan materi kesehatan gigi dalam kurikulum wajib di PAUD, TK, dan SD.
Usaha ini didukung untuk mendorong masyarakat agar membiasakan pemeriksaan gigi setiap enam bulan, dan peran aktif dokter gigi sebagai edukator yang ramah dan dekat dengan anak-anak. Sebagai upaya lebih lanjut, Kemenkes meminta PDGI untuk menyusun standar layanan dasar kesehatan gigi di Puskesmas, mencakup pemeriksaan, penambalan, perawatan akar, pencabutan, perawatan gusi, hingga penyediaan gigi palsu bagi lansia. Lebih lanjut, Kemenkes telah mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter spesialis yang ditempatkan di wilayah terpencil untuk pemerataan layanan, serta membuka peluang insentif serupa bagi dokter gigi di daerah minim layanan.
Ketua Umum PB PDGI, drg. Usman Sumantri, menyambut baik arahan Menkes dan menegaskan komitmen PDGI untuk memperkuat peran dokter gigi, terutama di layanan primer. PDGI juga memberikan masukan kebijakan seperti penempatan dokter gigi di Puskesmas dan pengembangan program edukasi sejak usia sekolah. Dalam hal pembiayaan, PDGI mengapresiasi upaya Kemenkes memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk layanan gigi. Kemenkes dan PDGI berkomitmen untuk memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan gigi dan mulut yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
