Vietnam diguncang skandal korupsi terbesar, setelah pihak berwenang bulan lalu menangkap seorang pengembang real estat terkemuka yang diduga menggelapkan dana hampir US$12,4 miliar(191 triliun Rupiah), atau setara dengan lebih dari 3% Produk Domestik Brutto (PDB) negara tersebut.
Pada tahun 2016, Partai Komunis yang memerintah di Vietnam mulai melakukan kampanye antikorupsi besar-besaran. Sejak saat itu, kampanye ini telah menumbangkan presiden dan beberapa menteri senior pemerintah. Namun skala dugaan korupsi dalam skandal terbaru ini kini menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi sektor perbankan dan properti Vietnam yang sebenarnya.
Pada tanggal 17 November, Kementerian Keamanan Publik Vietnam menuduh Truong My Lan, ketua pengembang real estat Van Thinh Phat Holdings Group, menilap duit sekitar 304 triliun dong (191 triliun rupiah) dari Saigon Commercial Bank, di mana dia adalah pemegang saham mayoritas di sana selama beberapa tahun.
Menurut pernyataan kementerian, Truong My Lan, yang pertama kali ditangkap tahun lalu mengoperasikan jaringan yang luas dengan lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan luar negeri serta perusahaan-perusahaan cangkang lainnya dengan meminjam uang lebih dari €40 miliar (618 triliun Rupiah) dari Saigon Commercial Bank, dan mengambil sepertiganya melalui “perusahaan-perusahaan bayangan” yang ia ciptakan bersama dengan keluarga dan rekan-rekannya.
Beberapa hari kemudian, Komisi Urusan Dalam Negeri Komite Sentral Partai Komunis merekomendasikan untuk membuka investigasi terhadap 23 pejabat negara lainnya, termasuk 12 orang dari Bank Negara Vietnam, bank sentral negara tersebut.
Pada bulan Januari, Nguyn Xuân Phúc mengundurkan diri sebagai presiden dan dua wakil perdana menteri dipecat karena dugaan korupsi dalam pengadaan alat tes virus corona dan pemulangan warga negara Vietnam selama pandemi COVID-19.
Tương Vũ, seorang profesor ilmu politik di Universitas Oregon di AS, mengatakan Trong sekarang dapat mengarahkan perhatiannya pada beberapa target yang lebih besar, termasuk mantan bos partai di Kota Ho Chi Minh, Le Thanh Hai, yang dikenal sebagai “pejabat paling korup di Vietnam”.
Skandal ini merupakan skandal korupsi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, skandal 1MDB yang terdokumentasi dengan baik di Malaysia pada tahun 2010-an, yang menyebabkan partai dominan di Malaysia kehilangan kekuasaan untuk pertama kalinya, melibatkan pencurian €4,1 miliar dari dana kekayaan negara.
Ketika sejumlah perusahaan swasta terkena tuduhan korupsi tahun lalu, ada anggapan bahwa kampanye antikorupsi mulai memengaruhi kepercayaan dunia usaha. Laporan yang bocor di media menyatakan bahwa pejabat pemerintah daerah dan pegawai negeri sipil menolak menandatangani perjanjian investasi infrastruktur yang sangat dibutuhkan, karena khawatir mereka nantinya akan dituduh melakukan korupsi jika proyek pembangunan tidak berjalan sesuai rencana.
Memang, sumber-sumber lain telah membuat argumen serupa, mengatakan bahwa kepercayaan bisnis lebih terguncang oleh investigasi pertama terhadap korupsi sektor swasta dan bahwa komunitas bisnis di Vietnam sekarang telah terbiasa dengan gagasan bahwa Partai Komunis mungkin sedang mengawasi mereka.
