29 C
Jakarta

Bonatua Silalahi Tantang Bawaslu Berani Panggil Gibran

Published:

Peneliti Bonatua Silalahi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak berhenti pada pemeriksaan administratif atas laporan yang diajukannya. Ia menantang lembaga tersebut memanggil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dimintai keterangan terkait aduan yang juga menyeret Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bonatua menyampaikan laporan itu di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026). Dalam laporan tersebut, ia menyerahkan bukti baru berupa dokumen kalender pendidikan resmi UTS Insearch untuk periode 2003–2007.

Desak Bawaslu panggil Gibran

Menurut Bonatua, Bawaslu perlu lebih dulu memeriksa dokumen dan materi yang diserahkan sebelum menentukan langkah berikutnya. Namun, ia berharap pemeriksaan itu berujung pada pemanggilan pihak-pihak yang diadukan, termasuk Gibran.

“Jadi kalau ini nanti mereka periksa dulu. Kalau ternyata dibutuhkan, mereka bisa panggil. Harapan kita semoga Bawaslu berani memanggil, karena bukti-bukti yang kami bawa ini baru. Saya rasa mereka juga akan tercengang melihat bukti-bukti saya,” ujar Bonatua di Kantor Bawaslu, Jumat.

Ia menyebut Bawaslu akan melakukan kajian sebelum memanggil pihak yang dilaporkan. Bonatua juga mendorong Bawaslu memanfaatkan laporan masyarakat tersebut untuk meminta transparansi dan membuka akses terhadap data penataan dokumen calon yang berada di KPU secara komprehensif.

Minta akses data dari KPU

Bonatua menilai Bawaslu memiliki kewenangan untuk meminta data langsung kepada KPU dalam rangka memeriksa laporan. Ia tidak ingin proses pemeriksaan justru membebankan pelapor untuk menyediakan dokumen yang semestinya dapat diakses oleh lembaga pengawas pemilu.

“Sekaranglah saatnya Bawaslu datang ke KPU untuk meminta akses semua data ini dengan alasan ada laporan dari masyarakat. Sangat disayangkan jika Bawaslu justru meminta data surat keterangan dari pelapor, padahal seharusnya mereka yang memiliki akses tersebut,” tuturnya.

Selain meminta pemanggilan Gibran dan pemeriksaan terhadap KPU, Bonatua berharap dugaan yang dilaporkannya diproses melalui mekanisme hukum apabila ditemukan indikasi pidana pemilu. Ia meminta perkara tersebut dilimpahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang melibatkan unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Bonatua mengatakan laporan itu diajukan menggunakan mekanisme resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia secara khusus merujuk pada ketentuan mengenai batas waktu pelaporan dugaan pelanggaran yang dihitung sejak ditemukannya bukti baru.

Source link

Related articles

Recent articles