Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah mengubah cara pandang dalam menghadapi bencana. Menurut dia, ketangguhan daerah tidak cukup dibangun melalui kecepatan merespons setelah bencana terjadi, tetapi harus dimulai dari investasi dan mitigasi yang dimasukkan sejak tahap perencanaan.
Pesan tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara utama dalam 3rd SENANDIKA (Seminar Nasional Administrasi Publik Untirta) 2026. Seminar bertema “Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Pesisir” itu digelar secara hybrid dari Convention Hall Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Kota Serang, Banten, Rabu (7/10/2026).
Pemda diminta memahami risiko wilayah
Bima menilai pemerintah daerah memiliki posisi penting karena paling memahami kondisi wilayahnya masing-masing. Pengetahuan mengenai karakteristik daerah, kebutuhan masyarakat, serta risiko bencana menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang sesuai.
Ia pun mendorong kepala daerah di Banten memberi perhatian lebih besar terhadap isu perubahan iklim dan kebencanaan. Dorongan itu ditujukan kepada Gubernur Banten Andra Soni, para bupati, serta wali kota di provinsi tersebut.
“Jadi, saya mendorong Pak Gubernur (Banten) Andra Soni, bupati, wali kota (di Provinsi Banten), untuk peduli terhadap banyak hal, terutama pada isu (perubahan iklim) ini. Karena pemerintah daerah yang paling paham tentang karakter, kebutuhan, dan risiko wilayah,” kata Bima.
Dalam pandangannya, pemahaman tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penanganan keadaan darurat. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan langkah untuk mengurangi risiko sebelum bencana berlangsung.
Dari tanggap darurat menuju kesiapsiagaan
Bima menjelaskan, penanganan bencana di Indonesia mengalami perubahan setelah negara menghadapi berbagai bencana besar, termasuk tsunami Aceh. Pengalaman tersebut mendorong pemerintah memperkuat kemampuan fast response, emergency, dan tanggap darurat.
Penguatan kapasitas respons kemudian diikuti dengan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurut Bima, perkembangan itu memperkokoh paradigma responsif dalam penanganan bencana.
Namun, ia menekankan perlunya tahap lanjutan berupa paradigma yang lebih antisipatif. Pendekatan tersebut menempatkan mitigasi dan investasi kebencanaan sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan semata-mata tindakan setelah bencana terjadi.
Melalui perubahan pendekatan itu, pemerintah daerah didorong untuk menyusun kebijakan berdasarkan risiko yang melekat pada wilayah masing-masing. Bima menyampaikan, penguatan ketangguhan bencana harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap adaptasi perubahan iklim, terutama bagi daerah yang memiliki kawasan pesisir.
