DPRD Pangandaran Siapkan Strategi Tata Kelola Air Terintegrasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tengah memfokuskan perhatiannya pada penyiapan strategi jangka panjang dalam menangani krisis air yang sering terjadi di daerah tersebut. Langkah ini diambil sebagai langkah proaktif dalam menghadapi tantangan iklim setiap tahun, seperti kekurangan air saat musim kemarau dan potensi banjir saat musim hujan tiba.
Langkah Sistematis dalam Mengatasi Krisis Air
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan komitmen kuat setelah melakukan rapat koordinasi internal dengan Pemerintah Daerah dan para camat di wilayah tersebut. Tujuan utama rapat ini adalah untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam penanggulangan permasalahan ketersediaan air di daerah tersebut.
Asep menekankan bahwa fokus utama dari rapat koordinasi ini adalah untuk menyusun proposal program yang akan diajukan ke pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini dianggap penting agar rencana yang diusulkan dapat lebih terencana dan berkesinambungan.
Pentingnya Tata Kelola Air Terintegrasi
Menurut Asep, penanganan masalah air di Pangandaran harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Tindakan seperti normalisasi sungai saja tidak akan cukup efektif. Oleh karena itu, DPRD mendorong untuk menyusun masterplan tata kelola air yang meliputi berbagai aspek, mulai dari wilayah resapan air hingga pengelolaan limbah cair.
Saat ini, sektor pertanian lokal di Pangandaran sudah mulai terpengaruh oleh kurangnya pasokan air. Lebih dari 20 persen lahan pertanian di daerah tersebut mengalami kekurangan air. Meskipun masih dalam musim panen, namun langkah-langkah telah dipersiapkan untuk menghadapi permasalahan tersebut pada masa tanam berikutnya.
Dengan variasi tipe lahan pertanian yang beragam di Pangandaran, penanganan yang tepat adalah kunci utama dalam menyelesaikan krisis air yang kerap terjadi di daerah tersebut.
