Fraksi Gerindra Soroti Efisiensi Birokrasi dan Belanja Publik dalam KUA-PPAS Pangandaran 2027
Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mengemukakan pandangan terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, Sekda, serta Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Pangandaran, Fraksi Gerindra memberikan catatan kritis dan rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Proyeksi Pendapatan dan Efisiensi Birokrasi
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pangandaran, Dede Supratman, menekankan pentingnya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah tanpa mengurangi daya beli masyarakat. Penggalian potensi pajak dan retribusi daerah harus dilakukan dengan rasional, akuntabel, dan berbasis digitalisasi. Fraksi Gerindra juga menyoroti proyeksi dana alokasi transfer dari pemerintah pusat serta kontribusi dividen BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam hal belanja, Gerindra mendorong pengendalian belanja pegawai dan evaluasi porsi operasional birokrasi agar tidak menghambat pembangunan publik. Alokasi belanja modal juga harus berdampak langsung pada pemulihan ekonomi, infrastruktur dasar, dan peningkatan fasilitas publik.
Menjawab Aspirasi Reses dan Isu Strategis
Struktur APBD 2027 harus mencerminkan aspirasi masyarakat yang terhimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD dan merespons perkembangan dinamika lokal. Beberapa sektor prioritas yang disoroti meliputi penguatan ekonomi lokal, sektor pertanian, UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, dan penanganan masalah sampah.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya kajian komprehensif terhadap keakuratan data penerima bantuan sosial guna menjamin program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Meskipun melakukan banyak evaluasi, Fraksi Gerindra menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembahasan anggaran pada tahap berikutnya dengan Badan Anggaran, Komisi, dan TAPD.
Sumber: Dailypangandaran
