Pangandaran Siap Hadapi Tantangan Keuangan di Akhir Tahun
Pada 8 Agustus 2026, DPRD Pangandaran melakukan rapat panjang untuk mengantisipasi potensi gagal bayar di penghujung tahun anggaran. Langkah preventif dan disiplin sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Komisi IV DPRD Pangandaran Evaluasi KUA dan PPAS dengan Ketat
Komisi IV DPRD Pangandaran di bawah kepemimpinan Jalaludin melakukan evaluasi mendalam terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2026. Setiap angka dan target dalam APBD diperiksa secara cermat untuk memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
Jalaludin menegaskan pentingnya disiplin anggaran sebagai pembelajaran berharga dari pengalaman masa lalu. Tanpa pertimbangan yang matang, risiko terjebak dalam utang daerah yang sulit diselesaikan akan semakin meningkat.
Efisiensi Anggaran Tanpa Mengorbankan Pelayanan Dasar
Komisi IV menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan tanpa kompromi.
Legislator Pangandaran yakin bahwa APBD Perubahan 2026 harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap pengeluaran harus berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik dan bukan hanya sebagai rutinitas birokrasi belaka.
Dengan langkah preventif yang diambil, Pangandaran siap menghadapi tantangan fiskal dengan penuh kewaspadaan dan tanggung jawab. Semua pihak terlibat berkomitmen untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah demi menghindari risiko gagal bayar yang merugikan.
