Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Penanganan Sampah di Pangandaran
Permasalahan sampah di destinasi pariwisata selalu menjadi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius. Di Pangandaran, Ketua DPRD setempat, Asep Noordin, mendorong percepatan implementasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan pengadaan kapal pembersih laut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan laut dan keindahan pariwisata di Pangandaran.
Solusi Pengelolaan Sampah yang Terpadu
Asep meyakini bahwa pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi sumber pendapatan baru, seperti di Banyumas. Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sampah dapat diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk keperluan industri. Alokasi anggaran 3 persen dari APBD untuk pengelolaan sampah juga menjadi sorotan penting dalam upaya ini, sesuai instruksi presiden.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga didesak untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan dan upaya mitigasi penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) diminta untuk meningkatkan kualitas supervisi terhadap pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Keterlibatan semua pihak, termasuk pelaku jasa wisata air, sangat diharapkan dalam menjaga kebersihan laut dan pantai Pangandaran.
Proyeksi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Beach Clean Machine
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Pangandaran telah merencanakan tiga lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di beberapa wilayah. Asep menekankan bahwa TPA tidak boleh menerima sampah medis dan harus melalui pengolahan khusus. Selain itu, pengadaan Beach Clean Machine juga didorong untuk memudahkan proses pembersihan pasir pantai dengan lebih efisien.
Dengan langkah konkret dan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan masalah sampah di Pangandaran dapat teratasi dengan baik. Upaya ini tidak hanya menjaga keindahan alam, tetapi juga mendukung perkembangan sektor pariwisata di daerah tersebut.
