Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, untuk membentuk Satuan Tugas khusus guna mempercepat deregulasi dan menyederhanakan proses perizinan di Indonesia.
Satgas Khusus untuk Deregulasi
Dalam acara penyerahan uang hasil rampasan ke kas negara di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Prabowo menyatakan bahwa regulasi yang rumit merupakan hambatan utama bagi investasi di Indonesia. Dia menekankan pentingnya mempermudah proses perizinan tanpa menghambat kemajuan ekonomi.
“Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?” tegas Prabowo.
Penyederhanaan Regulasi
Prabowo juga menyoroti banyaknya aturan turunan yang terus bermunculan meskipun pemerintah telah berupaya menyederhanakan regulasi. Menurutnya, sebagian aturan tersebut dapat membuka peluang untuk praktik penyimpangan yang merugikan.
Untuk itu, Prabowo mendesak Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, untuk segera mengumpulkan para pakar guna membentuk Satgas Khusus Deregulasi. Satuan tugas ini akan fokus pada menyederhanakan aturan dan mempercepat proses perizinan demi mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sekali lagi, langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketidakefisienan birokrasi dan membuka jalan bagi kemajuan bisnis di Indonesia.
