Menhaj Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa kenaikan biaya penerbangan haji tahun 2026 ini akan menjadi tanggungan keuangan negara sebagai akibat dari lonjakan harga avtur. Tujuan utamanya adalah agar jemaah haji tidak terbebani. Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Menhaj diberikan mandat untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna membahas skema pembiayaan yang dapat mengakomodasi kenaikan harga penerbangan haji.
Dalam upaya menindaklanjuti keputusan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah telah merancang skema pembiayaan yang akan dibiayai oleh keuangan negara. Menhaj menegaskan bahwa keuangan negara termasuk APBN siap digunakan untuk tujuan tersebut dan telah mengadakan rapat terbatas sebelumnya yang dipimpin oleh Menko Perekonomian guna membahas hal ini. Tindakan ini diambil untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk menanggung kenaikan biaya penerbangan haji secara efektif.
