Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) telah memutuskan untuk mengabulkan semua permohonan sengketa publik yang diajukan oleh Bonatua Silalahi terhadap Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Keputusan ini diambil dalam pertemuan yang digelar di Jakarta pada Rabu (11/3/2026). Bonatua Silalahi sebelumnya mengajukan permintaan untuk mendapatkan dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari University of Technology Sydney (UTS) Insearch Sydney.
Ketua Majelis Komisioner KIP, Syawaludin, mengumumkan bahwa semua permohonan dari Bonatua Silalahi telah diterima sepenuhnya. Selain itu, KIP juga membatalkan penetapan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kemendikdasmen terkait surat keterangan penyetaraan dan hasil penilaian dokumen persyaratan penyetaraan pendidikan sebagai informasi yang dikecualikan di Kementerian Pendidikan Dasar.
Keputusan ini menunjukkan bahwa informasi terkait penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka merupakan informasi terbuka yang harus dapat diakses oleh publik. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pendidikan.
