Menurut politikus PDIP, Aria Bima, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak dapat menghindari tanggung jawabnya terhadap revisi UU KPK tahun 2019. Dia memberikan andil dalam pengesahan UU KPK yang baru. Aria menegaskan bahwa sebagai kepala pemerintahan, Jokowi telah menyelesaikan tanggung jawabnya, namun sebagai Presiden ke-7, masih ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.
Aria menolak usulan untuk mengembalikan UU KPK ke versi sebelumnya. Dia memperjuangkan penguatan UU KPK yang berlaku agar dapat menangani masalah kebocoran sumber daya alam, mengingat kerugian besar yang terjadi setiap tahunnya. Menurutnya, UU KPK harus diperbarui agar bisa membahas kebijakan terkait sumber daya mineral dan digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat.
Sebelumnya, mantan Ketua KPK, Abraham Samad, mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar UU KPK dikembalikan ke versi sebelum revisi 2019. Usulan ini diajukan dalam pertemuan beberapa tokoh dengan Prabowo di Kertanegara pada 30 Januari 2026.
Keterlibatan Jokowi dalam Revisi UU KPK: Fakta Terbaru
Published:
