Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengambil langkah tegas dengan mempertimbangkan jalur hukum terhadap akun-akun anonim yang menyebar fitnah. Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menyatakan bahwa tindakan ini merupakan langkah yang penting dalam menjaga etika politik dan kesehatan demokrasi. Umam menegaskan bahwa tuduhan yang menyeret SBY dalam isu ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah fitnah yang tidak berdasar. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa fitnah yang disebarkan di media sosial dapat merusak reputasi personal dan merusak kualitas demokrasi.
Umam menyatakan bahwa disinformasi semacam itu perlu diberantas dengan tegas agar kebohongan tidak menjadi kebenaran yang diterima publik. Diam terhadap fitnah dapat dianggap sebagai pembenaran, sehingga penindakan perlu dilakukan untuk mencegah normalisasi politik fitnah. Akun-akun anonim yang menyebar fitnah harus ditindak lanjuti agar tidak merusak lingkungan publik dan kualitas demokrasi. Langkah tegas dari SBY dalam menempuh jalur hukum merupakan respons yang sesuai untuk menjaga integritas dan reputasi diri sendiri serta menjaga kualitas demokrasi yang lebih baik.
