Kendali Sipil dan Kepercayaan dalam Relasi Sipil-Militer

Melihat relasi sipil-militer melampaui ritual pergantian panglima

Perdebatan soal kendali sipil atas militer di Indonesia kerap berhenti pada satu pertanyaan yang itu-itu juga: kapan presiden mengganti Panglima TNI. Padahal, ukuran sehat tidaknya relasi sipil-militer jauh lebih luas daripada sekadar momen pergantian jabatan. Dalam demokrasi, yang lebih menentukan justru bagaimana negara membangun kepercayaan, menjaga profesionalisme, dan memastikan bahwa setiap keputusan strategis lahir dari pertimbangan institusional, bukan dari dorongan politik sesaat.

Fokus yang berlebihan pada siapa menggantikan siapa dapat menutupi persoalan yang lebih mendasar. Kendali sipil bukanlah panggung simbolik yang hanya terlihat saat pelantikan atau pemberhentian panglima. Ia merupakan proses pelembagaan yang berjalan bertahap, stabil, dan menuntut kedewasaan politik.

Kendali sipil bukan dominasi mutlak

Dalam literatur hubungan sipil-militer, kontrol sipil tidak dimaknai sebagai penaklukan total sipil atas militer. Samuel Huntington, misalnya, membedakan model kontrol sipil subyektif yang cenderung politis dengan model obyektif yang menempatkan profesionalisme militer sebagai pusatnya. Dalam kerangka ini, yang dibutuhkan bukan intervensi terus-menerus, melainkan batas yang jelas antara otoritas sipil dan ranah profesional militer.

Teori lain dari Peter Feaver menegaskan bahwa kendali atas militer tidak cukup dibaca dari pergantian pimpinan. Yang lebih penting adalah mekanisme pengawasan, kepatuhan institusi, dan kepercayaan yang membuat militer tetap tunduk pada otoritas negara. Sementara itu, Rebecca Schiff menyoroti pentingnya kesesuaian pandangan antara sipil dan militer sebagai fondasi relasi yang stabil. Dari berbagai pendekatan itu, satu hal menjadi terang: kualitas kendali sipil lebih tercermin pada kekokohan aturan, bukan pada cepat lambatnya rotasi jabatan.

Pelajaran dari demokrasi mapan

Negara-negara demokrasi mapan memberi contoh bahwa stabilitas komando justru menjadi bagian dari kesehatan institusi. Di Amerika Serikat, presiden memang memiliki otoritas penuh sebagai Panglima Tertinggi, tetapi pergantian Ketua Kepala Staf Gabungan tidak otomatis terjadi setiap kali terjadi pergantian presiden. Masa jabatan pimpinan militer umumnya dihormati hingga selesai, kecuali ada alasan khusus yang menyangkut kepentingan nasional.

Pola serupa terlihat di Inggris dan Australia. Dalam sistem parlementer, perubahan pemerintahan tidak serta-merta diikuti rotasi kepala militer. Pergantian lebih sering ditentukan oleh kebutuhan organisasi dan siklus penugasan. Prancis pun menunjukkan hal yang sama, meski presiden memiliki posisi konstitusional yang kuat di bidang pertahanan. Pergantian pimpinan militer jarang dilakukan hanya karena perubahan politik. Jika ada gesekan terbuka, keputusan biasanya diambil karena alasan substantif, bukan sekadar kehendak penguasa.

Di balik pola itu, ada pesan yang konsisten: loyalitas militer diarahkan pada konstitusi dan sistem negara, bukan pada figur politik tertentu. Dengan demikian, stabilitas komando menjadi syarat untuk menjaga profesionalisme dan mencegah militer terseret ke dalam orbit kepentingan kekuasaan.

Indonesia dan praktik kehati-hatian pasca-Reformasi

Jika ditarik ke Indonesia, praktik yang muncul setelah Reformasi juga menunjukkan pola kehati-hatian. Tidak ada presiden yang langsung mengganti Panglima TNI begitu dilantik. Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo, misalnya, sama-sama menunggu berbulan-bulan sebelum menunjuk panglima pada awal masa jabatan mereka. Waktunya pun berbeda: 319 hari, 481 hari, dan 261 hari.

Perbedaan waktu itu kerap dibaca sebagai manuver politik. Namun, dalam pembacaan lain, justru tampak adanya upaya menjaga harmoni sipil-militer setelah berakhirnya dwifungsi, sekaligus mempertimbangkan sensitivitas politik dan kepercayaan publik. Secara hukum, presiden memang tidak wajib menunggu usia pensiun atau alasan administratif tertentu untuk mengganti Panglima TNI, selama mendapat persetujuan DPR. Tetapi dalam praktik demokrasi, norma dan kehati-hatian tetap menjadi pembatas yang penting agar TNI tidak diperlakukan sebagai alat kekuasaan.

Karena itu, perdebatan mengenai revisi UU TNI, terutama yang menyangkut perpanjangan usia pensiun, semestinya tidak dipahami sebagai penentu otomatis kapan seorang panglima diganti. Inti persoalannya tetap sama: apakah keputusan itu dibuat demi kebutuhan strategis negara dan penguatan institusi, atau sekadar mengikuti kalkulasi kekuasaan.

Pada akhirnya, kendali sipil yang sehat bukan diukur dari seberapa cepat seorang presiden mengganti panglima, melainkan dari seberapa arif ia menggunakan kewenangannya. Dalam relasi sipil-militer, ketegasan memang penting. Tetapi tanpa kepercayaan, norma, dan disiplin institusional, ketegasan mudah berubah menjadi politisasi.

Sumber: Konsolidasi Sipil Atas Militer Bukan Soal Cepatnya Ganti Panglima
Sumber: Pola Konsolidasi Sipil Atas Militer