Intensitas bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat di Indonesia pada tahun 2025 menandakan konsekuensi dari krisis lingkungan yang semakin parah. Deforestasi masif, banjir bandang, kekeringan berkepanjangan, dan kenaikan permukaan air laut menjadi ancaman nyata yang harus segera diatasi. Transisi Bersih sebagai lembaga riset dan advokasi mengingatkan bahwa hal ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak lagi mengabaikan target transisi energi. Indonesia perlu segera menerapkan langkah-langkah konkret dalam transisi energi yang adil dan berkeadilan. Kontrak PLTU batu bara, pemberian konsesi sawit berlebihan, dan kurangnya tata kelola hilirisasi nikel menjadi hambatan yang perlu segera diatasi.
Rahman juga menyoroti bahwa bencana ekologis yang terjadi saat ini adalah akibat dari lambannya proses transisi energi dan ketergantungan yang tinggi pada industri ekstraktif. Riset terbaru Transisi Bersih menunjukkan bahwa industri ekstraktif banyak mendapatkan keuntungan namun kontribusinya terhadap mitigasi iklim dan kesejahteraan masyarakat masih minim.
Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dan langkah nyata dari pemerintah, bukan hanya komitmen yang terucap di atas kertas. Dengan adanya peningkatan bencana ekologis yang mengancam, penting bagi Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah strategis demi menjaga lingkungan dan masyarakatnya.
