Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penguatan Hasil E-Monev 2025: Dorong Transparansi Digital dan Akuntabilitas Pemerintahan Menuju Jakarta yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini diadakan di Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menegaskan bahwa FGD tersebut merupakan instrumen untuk menilai komitmen dan kinerja badan publik dalam menerapkan keterbukaan informasi. Selain itu, Komisioner KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, menjelaskan bahwa hasil E-Monev 2025 digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap kualitas data dan informasi yang disajikan oleh badan publik. Evaluasi dilakukan tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga menekankan pada kualitas informasi dan komitmen dalam mengelola keterbukaan.
Dalam diskusi tersebut, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyoroti pentingnya integritas pimpinan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga. Menurutnya, transparansi menjadi kunci dalam pengelolaan dana publik, terutama di sektor filantropi. Selain itu, narasumber lain, Romanus Ndau, memaparkan bahwa implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) seharusnya dijadikan sebagai dorongan bagi badan publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan, bukan sebagai ancaman. Romanus juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dan visitasi dalam upaya pembinaan keterbukaan informasi publik.
Selain itu, FGD ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan E-Monev 2025 yang diadakan KI DKI Jakarta. Hadir dalam acara tersebut adalah jajaran Komisioner, tenaga ahli, dan sekretariat. Diskusi ini bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip meritokrasi dan kompetensi dalam membangun birokrasi modern yang berlandaskan pada nilai keterbukaan. Selain itu, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU KIP juga menjadi fokus dalam FGD ini. Dengan demikian, transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan informasi yang berkualitas diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembangunan Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
