Transparansi Royalti Musik, Pongki Barata Desak LMKN Beralih ke Sistem Digital

Musikus sekaligus pencipta lagu Pongki Barata menyoroti persoalan transparansi dalam pengelolaan royalti musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Menurut dia, persoalan ini tidak bisa lagi dibiarkan berlarut karena menyangkut hak dasar para pencipta lagu atas karya yang digunakan secara komersial.

Pongki menilai, langkah yang paling mendesak adalah digitalisasi sistem pelacakan dan distribusi royalti. Dengan sistem yang lebih terbuka dan terukur, proses penyaluran hak cipta diharapkan tidak lagi menimbulkan tanda tanya di kalangan musikus. Bagi para pencipta, kejelasan data bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut kepastian atas pendapatan yang semestinya mereka terima.

Desakan agar distribusi royalti lebih terbuka

Dalam pandangan Pongki, transparansi menjadi kata kunci dalam tata kelola royalti musik. Ia menekankan bahwa tanpa sistem yang bisa dipantau dengan jelas, para pemegang hak cipta akan terus berada dalam posisi yang sulit untuk mengetahui bagaimana karya mereka dihitung, dicatat, dan dibayarkan.

Karena itu, digitalisasi dinilai menjadi jalan yang paling masuk akal untuk memperbaiki proses tersebut. Sistem berbasis teknologi diyakini dapat membantu pelacakan penggunaan karya secara lebih rapi, sekaligus memudahkan distribusi royalti kepada pihak yang berhak.

Hak pencipta lagu di tengah sorotan publik

Isu transparansi royalti kembali menjadi perhatian karena berhubungan langsung dengan keadilan bagi para pencipta musik di Indonesia. Di tengah berkembangnya industri musik dan semakin luasnya pemakaian karya di berbagai platform, tuntutan terhadap pengelolaan yang akuntabel pun makin kuat.

Pongki Barata melalui pandangannya menegaskan bahwa para musikus membutuhkan kepastian bahwa karya mereka dihargai secara layak. Tanpa sistem yang jelas, kepercayaan terhadap lembaga pengelola royalti berpotensi terus dipertanyakan. Source link