Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, membantah kabar mengenai penetapan status darurat militer. Dudung menyatakan bahwa hingga saat ini, dia belum mendengar adanya skenario terkait hal tersebut. Isu ini muncul setelah terjadi aksi unjuk rasa yang berujung pada kericuhan dan penjarahan di beberapa wilayah.
“Dalam hal darurat militer, saya belum mendengarnya,” ujar Dudung kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menurutnya, untuk menetapkan status darurat militer, dibutuhkan tahapan yang panjang, dimulai dari tertib sipil, darurat sipil, hingga kemudian darurat militer. Dudung juga menekankan bahwa langkah tersebut harus sesuai dengan keputusan DPR, sehingga peningkatan status tidak bisa dilakukan dengan serta-merta. Diperlukan proses yang melibatkan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.
