Prabowo Hapus Bonus Komisaris BUMN, Soroti Tata Kelola dan Konsolidasi Aset Negara
TANGERANG — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan langkah baru dalam pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menghapus praktik pemberian bonus atau tantiem kepada komisaris. Sikap itu ia sampaikan dalam acara Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, saat menyoroti masih besarnya potensi aset negara yang belum dikelola optimal.
Prabowo: aset negara harus dikelola lebih disiplin
Prabowo mengatakan, selama ini banyak aset dan kekuatan ekonomi BUMN yang tersebar tanpa pengelolaan yang rapi. Menurut dia, konsolidasi aset di bawah pengelolaan Danantara menjadi salah satu langkah penting agar kekayaan negara tidak lagi tercecer. Ia bahkan menyebut, setelah aset BUMN dikumpulkan melalui Danantara, Indonesia memiliki kekuatan keuangan global yang signifikan.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyinggung nilai aset BUMN yang berhasil dihimpun di Danantara mencapai US$10 miliar. Angka itu, menurut dia, menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki modal ekonomi yang sangat besar. Namun, potensi tersebut, tegas Prabowo, harus diiringi dengan tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.
Bonus komisaris dinilai tak sejalan dengan kondisi perusahaan
Di tengah dorongan pembenahan itu, Prabowo menyoroti praktik pemberian tantiem atau bonus kepada komisaris BUMN. Ia menilai kebijakan tersebut tidak adil, terlebih jika perusahaan justru sedang merugi. Karena itu, ia menegaskan penghapusan bonus bagi komisaris sebagai bagian dari reformasi besar-besaran dalam tata kelola BUMN.
Prabowo menekankan bahwa perusahaan negara harus dijalankan dengan standar profesional, bukan sekadar memberi keuntungan bagi jabatan tertentu. Menurut dia, pembenahan BUMN tidak cukup hanya soal efisiensi aset, tetapi juga menyangkut integritas dalam pengambilan keputusan dan keberanian menghapus praktik yang dinilai tidak sehat.
Ajakan untuk generasi muda yang profesional
Lebih jauh, Prabowo menyampaikan bahwa reformasi BUMN juga membuka ruang bagi generasi muda yang memiliki integritas dan semangat profesionalisme. Ia menekankan pentingnya keterlibatan sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan disiplin dan bersih dalam mengelola perusahaan-perusahaan milik negara.
Pernyataan Prabowo ini memperlihatkan arah baru pemerintah dalam menata BUMN: memperkuat konsolidasi aset, menertibkan insentif pejabat perusahaan, dan menempatkan profesionalisme sebagai syarat utama. Di tengah sorotan terhadap tata kelola BUMN, kebijakan soal tantiem komisaris menjadi salah satu sinyal paling tegas dari perubahan yang ingin ia dorong.
Source link
