Cak Imin Setuju Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN: Alasannya
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan dukungannya terhadap penugasan wakil menteri (wamen) sebagai komisaris di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Menurut dia, langkah tersebut justru membuat garis tanggung jawab menjadi lebih terang ketika terjadi persoalan di perusahaan pelat merah.
Akuntabilitas Jadi Alasan Utama
Cak Imin menilai, keberadaan wamen di kursi komisaris bisa memperjelas siapa yang harus bertanggung jawab atas kinerja perusahaan. Ia menyebut identitas, jabatan, hingga institusi yang melekat pada seorang wamen membuat posisi itu mudah dikenali sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban bila ada masalah di BUMN.
“Kejelasan identitas, alamat, dan institusi dari seorang Wamen akan membuatnya menjadi target yang jelas dalam hal tanggung jawab jika terjadi masalah di perusahaan BUMN tersebut,” demikian penjelasan yang disampaikan Cak Imin. Ia menambahkan, mekanisme itu juga berlaku saat perusahaan mencatat hasil positif.
Capaian Positif Juga Mudah Diatribusikan
Dalam pandangannya, penunjukan wamen sebagai komisaris tidak hanya berkaitan dengan pengawasan, tetapi juga memastikan capaian perusahaan negara dapat diatribusikan secara tepat. Dengan begitu, keberhasilan BUMN tidak mengambang dan bisa dikaitkan langsung dengan pihak yang memang duduk dalam struktur pengawasan.
Cak Imin menegaskan, apabila perusahaan mengalami kegagalan atau justru merugi, tanggung jawabnya pun menjadi lebih jelas. Ia melihat hal itu sebagai bagian dari akuntabilitas yang seharusnya memang melekat pada pejabat publik yang diberi mandat di tubuh BUMN.
Rangkap Jabatan Dinilai Tak Lepas dari Fungsi Pengawasan
Dukungan Cak Imin ini menempatkan rangkap jabatan wamen sebagai komisaris dalam kerangka pengawasan, bukan sekadar penempatan politik. Menurut dia, selama tanggung jawabnya terang, keberadaan pejabat pemerintah di jajaran komisaris justru dapat membantu memastikan arah perusahaan tetap berada dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan.
Dengan penegasan itu, Cak Imin memberi sinyal bahwa yang terpenting bukan semata posisi rangkapnya, melainkan sejauh mana struktur tersebut membuat akuntabilitas di BUMN menjadi lebih tegas dan mudah ditelusuri.
Source link
