KPK Larang Tersangka Korupsi Pakai Masker: Tunggu Revisi KUHAP

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melarang tersangka kasus korupsi mengenakan masker menuai perhatian dari kalangan DPR. Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra, mengingatkan agar lembaga antirasuah itu tidak tergesa-gesa membuat aturan internal yang berpotensi bersinggungan dengan hak asasi warga negara, termasuk mereka yang berstatus tersangka.

KPK Diminta Hati-hati dalam Membuat Kebijakan

Soedeson menilai, setiap kebijakan yang dikeluarkan KPK tetap harus punya dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Menurut dia, larangan penggunaan masker bukan perkara sederhana karena menyangkut perlakuan terhadap seseorang yang belum tentu bersalah di hadapan hukum. Karena itu, ia meminta KPK berhati-hati agar tidak menimbulkan polemik baru.

“KPK harus hati-hati dalam membuat aturan internal yang tidak melanggar hak asasi warga negara,” demikian intisari pandangan yang disampaikan Soedeson terkait wacana tersebut.

Menunggu KUHAP Baru

Di sisi lain, Soedeson menegaskan bahwa pembahasan soal batasan perlakuan terhadap tersangka semestinya menunggu kejelasan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Ia menilai, aturan baru itu akan menjadi rujukan penting agar kebijakan yang dibuat lembaga penegak hukum tidak saling bertabrakan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, menurutnya, KPK sebaiknya tidak mengambil langkah yang terlalu jauh sebelum kerangka hukum yang lebih baru benar-benar tersedia. Sikap kehati-hatian itu, kata dia, penting agar kebijakan yang lahir tidak justru dipersoalkan dari sisi legalitas maupun perlindungan hak warga negara.

Wacana larangan tersangka korupsi memakai masker ini pun menambah sorotan terhadap cara KPK mengatur proses penanganan perkara, terutama ketika kebijakan internal bersentuhan langsung dengan aspek prosedural dan hak dasar seseorang.

Source link