Jutaan orang di seluruh dunia menghadapi kesulitan untuk memiliki jumlah anak sesuai keinginan mereka. Kendala ekonomi dan sosial menjadi hambatan utama, bukan karena tidak ingin menjadi orang tua. Laporan terbaru dari United Nations Population Fund (UNFPA), State of World Population Report (SWP) 2025, mengungkapkan bahwa 1 dari 5 orang global diprediksi tidak akan memiliki jumlah anak yang mereka inginkan. Data dari survei UNFPA/YouGov di 14 negara, termasuk Indonesia, menyoroti faktor utama seperti biaya membesarkan anak, ketidakstabilan pekerjaan, perumahan, kekhawatiran global, dan kesulitan menemukan pasangan yang sesuai.
Krisis fertilitas sebenarnya bukan disebabkan oleh ketidakmauan untuk memiliki anak, tetapi lebih kepada keterbatasan ekonomi dan norma gender yang mendiskriminasi. Lebih dari 70% responden survei di Indonesia menyatakan keinginan untuk memiliki dua anak atau lebih. Menanggapi temuan ini, diperlukan langkah-langkah seperti pemberian cuti melahirkan, layanan fertilitas yang terjangkau, dan lingkungan yang mendukung untuk membantu individu dalam membuat keputusan mengenai keluarga mereka.
Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) telah menetapkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) untuk 20 tahun ke depan. Implementasi dari program-program ini, termasuk layanan KB, kesehatan ibu dan anak, angkatan kerja perempuan, dan kesejahteraan keluarga, diwujudkan dalam Rencana Aksi tahunan. Upaya ini juga diperkuat dengan strategi dan program seperti Taman Asuh Sayang Anak dalam menjawab tantangan kependudukan.
