Pada tanggal 3 Juli 2025, Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menggelar Forum Nasional Reformasi Kebijakan Kesehatan 2025 secara daring. Forum ini bertema “Kolaborasi Stakeholder: Akselerasi Transformasi dan Penguatan Kebijakan Kesehatan” dan menjadi kesempatan strategis untuk mengumpulkan masukan publik dalam merumuskan Roadmap Kebijakan Kesehatan 2025–2029 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan kesehatan yang relevan dan efektif. Lebih dari itu, Forum ini menghadirkan tiga narasumber utama yang membahas strategi dari berbagai sektor terkait, termasuk strategi transformasi sistem kesehatan nasional, sinkronisasi pembangunan kesehatan dengan agenda nasional, serta kebijakan fiskal dan strategi pendanaan kesehatan.
Diskusi lebih mendalam difokuskan pada enam sasaran strategis Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), seperti Masyarakat Sehat, Layanan Kesehatan yang Baik, Sistem Kesehatan yang Kuat, dan Teknologi Kesehatan yang Maju. Partisipasi sekitar 950 peserta dari berbagai sektor dan kelompok menjadi bagian penting dalam penyusunan Peta Jalan Reformasi Kebijakan Kesehatan 2025–2029.
Rekomendasi yang dihasilkan dari forum ini akan menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan ke depan. BKPK menegaskan komitmennya untuk memasukkan masukan publik guna menciptakan kebijakan yang responsif dan inklusif. Semoga Forum Nasional 2025 tidak hanya menjadi forum silaturahmi belaka, tetapi juga mencatat sejarah dalam membangun kebijakan kesehatan yang tangguh dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI, menyebarkan berita ini dan siap memberikan informasi lebih lanjut melalui kontak resmi tersebut. Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, harapannya Forum Nasional 2025 akan menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
