Upaya eliminasi malaria di Tanah Papua masih terhambat oleh rendahnya komitmen pemerintah daerah. Provinsi ini masih menjadi episentrum malaria nasional, dengan 90 persen kasus berasal dari wilayah Papua. Kolaborasi antar daerah menjadi kunci dalam menanggulangi penyebaran penyakit ini, terutama akibat mobilitas penduduk antar provinsi. Forum Gubernur untuk Pengendalian Malaria di Tanah Papua dianggap sebagai langkah strategis untuk menyatukan komitmen dan memperkuat sinergi antar daerah. Namun, komitmen sejumlah pemerintah daerah dinilai belum optimal, dengan cakupan deteksi dini yang rendah. Faktor lingkungan dan keberadaan nyamuk Anopheles sebagai vektor utama juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Kementerian Kesehatan menyoroti kurangnya konsolidasi lintas sektor dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga dukungan dari sektor keamanan, pembangunan infrastruktur, serta alokasi pendanaan yang memadai sangat diperlukan dalam upaya eliminasi malaria. Melalui kerja sama dengan mitra pembangunan seperti Asian Development Bank (ADB), diharapkan dapat mendorong pembukaan akses pendanaan tambahan untuk daerah yang menunjukkan komitmen kuat. Meski dihadapi berbagai tantangan, optimisme tetap ada dalam percepatan pengendalian malaria di Papua, agar Indonesia tetap berada di jalur yang tepat menuju eliminasi nasional.
Malaria di Papua: Tantangan Optimal Komitmen Daerah
Published:
