JAKARTA — Pemerintah Indonesia bersiap mengangkat perang melawan malaria ke level yang lebih tinggi lewat inisiatif nasional bertajuk Presidential Call to End Malaria (PCEM). Gerakan ini diproyeksikan menjadi penanda bahwa eliminasi malaria tidak lagi diperlakukan sebagai agenda sektoral semata, melainkan sebagai kerja bersama lintas lembaga dan lintas wilayah.
Inisiatif tersebut diperkenalkan pada 12 Juni 2025 dan akan diluncurkan secara resmi dalam Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination di Bali pada 16–17 Juni 2025. Pemerintah menempatkan momentum ini sebagai dorongan politik untuk mempercepat upaya pengendalian dan eliminasi malaria di Indonesia, yang hingga kini masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat serius.
Indonesia masih menghadapi beban malaria
Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Ina Agustina, mengatakan Indonesia memang bukan negara dengan jumlah kasus malaria tertinggi di dunia. Namun, posisi Indonesia masih berada di peringkat ke-32 secara global dan peringkat kedua di Asia Tenggara setelah India. Menurut dia, fakta itu menunjukkan bahwa penyakit ini belum bisa dianggap selesai ditangani.
Ina menjelaskan, sebagian besar kasus malaria di Indonesia dipicu oleh Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Penanganannya dilakukan melalui pemeriksaan mikroskop, Rapid Diagnostic Test (RDT), PCR, serta pemberian obat seperti ACT dan Primaquin. Meski begitu, tantangan di lapangan masih besar, terutama karena lebih dari 90 persen kasus malaria di Indonesia berasal dari Papua, sementara penemuan kasus di wilayah tersebut dinilai masih rendah.
Populasi berpindah dan risiko penularan ulang
Salah satu hambatan terbesar dalam eliminasi malaria adalah kelompok penduduk yang sulit dijangkau layanan kesehatan, seperti pekerja hutan dan masyarakat adat. Mobilitas mereka membuat deteksi dini dan pengobatan kerap terlambat, sehingga rantai penularan tidak mudah diputus.
Masalah lain muncul di daerah yang sudah dinyatakan bebas malaria. Wilayah seperti itu tetap memiliki risiko mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB), sebagaimana pernah terjadi di Rokan Hilir dan Pohuwato. Situasi ini memperlihatkan bahwa eliminasi bukan sekadar menurunkan angka kasus, melainkan menjaga agar penularan tidak kembali muncul.
Komitmen politik jadi kunci
Peluncuran PCEM dirancang sebagai gerakan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat umum. Dalam acara tersebut, enam gubernur dari wilayah Papua dijadwalkan menandatangani komitmen untuk mengeliminasi malaria. Pemerintah berharap langkah itu menjadi contoh bagi kepala daerah lain agar mengambil posisi serupa.
Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global Kementerian Kesehatan, Harditya Suryawanto, menyebut peluncuran PCEM sebagai bagian dari agenda besar di Bali yang ditujukan untuk mendukung eliminasi malaria di kawasan Asia Pasifik hingga 2030. Hingga kini, hampir 200 peserta telah mengonfirmasi kehadiran, termasuk tujuh Menteri Kesehatan dari negara-negara Asia Pasifik serta perwakilan WHO, Gates Foundation, dan Global Fund.
Xavier Chan, Wakil Presiden Eksekutif Strategi Asia-Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA), menegaskan bahwa perang melawan malaria tidak bisa bertumpu pada program kesehatan saja. Menurut dia, komitmen politik dan dukungan pendanaan menjadi dua unsur yang menentukan. Ia juga menyinggung kerja sama erat APLMA dengan pemerintah Indonesia dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu faktor penting dalam dorongan eliminasi malaria di kawasan ini.
Informasi ini disampaikan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI.
