Prevalensi Stunting di Indonesia Turun Menjadi 19,8 Persen
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) kembali menyoroti capaian penurunan stunting nasional setelah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) memaparkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dalam diseminasi di Auditorium Siwabessy, Gedung Kemenkes, pada 26 Mei 2025. Angka prevalensi stunting tercatat turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Penurunan ini menjadi sinyal bahwa upaya yang dilakukan selama setahun terakhir mulai menunjukkan hasil, meski pekerjaan besar masih menanti.
Target 2029 dan Tantangan di Daerah
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah tetap berpegang pada target penurunan stunting menjadi 14,2 persen pada 2029, sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Menurut dia, capaian 2024 tidak boleh membuat pemerintah lengah, sebab tantangan terbesar justru masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah. Enam provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar disebut masih membutuhkan perhatian lebih serius agar penurunan angka nasional tidak melambat.
Budi juga menekankan pentingnya intervensi sejak masa pra-kelahiran. Fokus itu diarahkan pada ibu hamil melalui pengukuran lingkar lengan, pemeriksaan kadar hemoglobin, distribusi tablet tambah darah, hingga suplementasi mikronutrien. Langkah-langkah ini dinilai krusial karena pencegahan stunting tidak bisa hanya bertumpu pada penanganan setelah bayi lahir.
Data SSGI 2024 Jadi Dasar Perencanaan
BKPK Kemenkes RI menyebut penurunan prevalensi menjadi 19,8 persen sebagai capaian penting dalam perjalanan menuju target jangka panjang. Lembaga itu menilai hasil SSGI 2024 dapat menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan dan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Prof. Asnawi Abdullah menyampaikan bahwa hasil survei tahun ini berhasil mencegah sekitar 337.000 balita dari risiko stunting.
Di sisi lain, pemerintah menempatkan capaian ini sebagai langkah awal menuju target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045. Hasil SSGI 2024 juga dibuka untuk publik melalui laman resmi BKPK Kemenkes RI, sehingga data dapat diakses lebih luas dan digunakan dalam perencanaan program di pusat maupun daerah. Transparansi data ini diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus memastikan intervensi gizi berjalan lebih efektif bagi masyarakat Indonesia.
Source link
