MATARAM — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menegaskan kembali komitmennya membenahi layanan publik melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Langkah ini tidak sekadar formalitas, melainkan bagian dari dorongan agar pelayanan di lingkungan kantor wilayah benar-benar terasa lebih cepat, tertib, dan responsif bagi masyarakat.
Persiapan Hadapi Evaluasi TPI
Upaya tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, sebagai persiapan menghadapi desk evaluasi dari Tim Penilai Internal (TPI). Dalam rapat itu, tim pembangunan ZI diminta memahami secara utuh materi yang akan disampaikan, termasuk kemampuan menjelaskan inovasi yang telah dijalankan pada enam area perubahan.
Menurut rencana kerja yang dibahas, kesiapan tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan di lapangan. Karena itu, setiap unsur yang terlibat diminta memastikan jawaban yang disampaikan saat evaluasi selaras dengan praktik pelayanan sehari-hari.
Fokus pada Inovasi dan Layanan
Kanwil Kemenkum NTB juga menaruh perhatian pada sarana dan prasarana pelayanan. Kelengkapan fasilitas dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung citra birokrasi yang bersih sekaligus melayani. Dari sisi internal, evaluasi ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh perangkat kerja berada pada jalur yang sama dalam membangun budaya layanan yang lebih baik.
Dengan persiapan yang lebih matang, Kanwil Kemenkum NTB berharap proses penilaian dapat berjalan lancar dan menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya target administratif, melainkan kerja nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News untuk tetap update dengan berita terkini.
Source link
