MAKI mendesak KPK untuk segera menyelidiki dugaan kredit macet senilai Rp1 triliun di BPD Kalimantan Timur-Kalimantan Utara. Temuan KPK mencatat bahwa sebagian dari jumlah tersebut merupakan kredit yang sudah macet total, dan dugaan keterlibatan tindak pidana korupsi oleh tokoh politik Kaltim, HHM dan F sangat kuat. MAKI menyoroti persetujuan kredit sebesar Rp235,8 miliar untuk PT HB yang diduga melibatkan keluarga kepala daerah yang juga menjadi pemegang saham BPD. KPK dalam tahap verifikasi terkait laporan MAKI dan akan menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan adanya pelanggaran hukum terkait kredit yang bermasalah tersebut. Audit BPK tahun 2018 menemukan adanya pelanggaran dalam persetujuan kredit tersebut, termasuk dari segi hukum perbankan dan penggunaan laporan keuangan palsu. MAKI menemukan sejumlah fakta mencolok terkait kredit tersebut, termasuk kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp400 miliar dan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang terjadi selama kepemimpinan HHM.
