Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya kuota impor untuk komoditas atau bahan baku tidak diskriminatif dan tidak hanya melayani kepentingan perusahaan besar tertentu. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menyatakan kekhawatannya terhadap praktik penunjukan perusahaan A, B, C, dan D sebagai satu-satunya yang diizinkan untuk mengimpor, karena hal ini dianggap tidak masuk akal. Sebagai respons, Prabowo telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara.
Apindo, yang merupakan Asosiasi Pengusaha Indonesia, juga mengungkapkan kekhawatiran terkait dengan tarif timbal balik yang diberlakukan oleh Amerika Serikat selama pemerintahan Donald Trump. Dalam upaya untuk melakukan keseimbangan ulang hubungan perdagangan dengan AS, Apindo berusaha untuk melakukan pembicaraan dengan mitra dagangnya di AS. Mereka membahas tentang komoditas seperti kapas dan jagung, serta mengungkapkan keinginan agar impor langsung masuk ke industri tanpa melalui pihak ketiga.
Ketua Apindo, Shinta Kamdani, menekankan pentingnya untuk memotong akar masalah dengan mengarahkan impor langsung ke industri. Dengan demikian, diharapkan kebijakan impor dapat lebih efisien dan tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional. Tindakan ini juga sejalan dengan upaya Prabowo dalam memastikan kebijakan impor tidak hanya menguntungkan segelintir perusahaan besar, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh industri dalam negeri.
