JAKARTA — Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPISUS) menegaskan kesiapan mengawasi penggunaan APBN senilai Rp3.000 triliun. Lembaga yang dipimpin Aries Marsudiyanto itu menyebut pengawasan ini menjadi bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga pemerintahan tetap bersih, efektif, dan berpihak kepada rakyat.
Fokus pada program prioritas pemerintah
BAPISUS dibentuk sebagai badan strategis yang bertugas memastikan program prioritas pemerintah berjalan sesuai tujuan. Pengawasan diarahkan agar kebijakan kementerian dan lembaga tidak berhenti pada tataran administrasi, melainkan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Aries menekankan, pengelolaan dana negara harus tepat sasaran, terutama pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Menurut dia, besarnya anggaran negara harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan.
Libatkan lembaga penegak dan pengawas negara
Dalam menjalankan tugas itu, BAPISUS tidak akan bekerja sendiri. Aries menyebut lembaganya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Dalam Negeri.
Kolaborasi tersebut, kata Aries, penting untuk memastikan pengawasan berjalan menyeluruh, mulai dari pencegahan penyimpangan hingga penindakan jika ditemukan pelanggaran. BAPISUS juga disebut akan memberi perhatian pada kejahatan ilegal yang merugikan keuangan negara.
Menjaga arah kebijakan tetap bersih
Aries menegaskan dirinya memahami visi Presiden Prabowo dan siap mengawal pelaksanaan agenda pemerintahan agar tetap berada di jalur yang diharapkan. Bagi BAPISUS, pengawasan anggaran bukan sekadar soal angka besar Rp3.000 triliun, melainkan soal memastikan negara hadir secara nyata di tengah masyarakat.
Dengan mandat itu, BAPISUS ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih kuat, bersih, dan berdaulat, seiring tuntutan publik atas penggunaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel.
Source link
