Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menempatkan Badan Pengelola Investasi Nasional Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di bawah sorotan penting: lembaga ini, menurut dia, harus berdiri di atas prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam peluncurannya, Prabowo juga menegaskan bahwa pengelolaan Danantara tidak boleh lepas dari komitmen pemberantasan korupsi dan tata kelola yang bersih.
Berpegang pada Prinsip Santiago
Danantara, yang juga dikenal sebagai Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago sebagai rujukan global bagi tata kelola investasi dan manajemen risiko dana kedaulatan. Prinsip itu menjadi pedoman anggota International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) dalam menjaga dana negara agar dikelola secara profesional dan terukur.
Sejumlah prinsip utama yang ditekankan antara lain kejelasan tujuan dana yang diumumkan secara terbuka, struktur organisasi yang transparan, serta pengelolaan risiko investasi yang hati-hati untuk melindungi aset nasional. Hasan menegaskan, akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci agar Danantara memperoleh kepercayaan pasar.
Diawasi lewat struktur berlapis
Prabowo menyiapkan sistem pengawasan berlapis untuk Danantara. Di dalamnya terdapat Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantauan dan Akuntabilitas yang akan diatur melalui Keputusan Presiden. Dewan Pengawas akan bertugas mengawasi Badan Eksekutif sekaligus mengevaluasi laporan akuntabilitas yang disampaikan lembaga tersebut.
Presiden juga menginginkan Danantara dikelola secara terbuka dan dapat diaudit kapan saja oleh auditor mana pun. Dengan begitu, lembaga ini diharapkan tidak hanya menjadi pengelola investasi, tetapi juga instrumen perencanaan strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
Ditujukan untuk generasi mendatang
Dalam pernyataannya saat peluncuran resmi, Prabowo menekankan bahwa dana tersebut disiapkan untuk generasi masa depan Indonesia. Ia mengaitkan keberadaan Danantara dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Karena itu, industri-industri vital disebut tetap berada di bawah kendali negara. Pesan yang disampaikan Prabowo jelas: Danantara tidak boleh sekadar menjadi kendaraan investasi, melainkan alat untuk memastikan kekayaan negara benar-benar kembali kepada kepentingan publik.
Source link
