Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Nasional, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi dan menjaga tata kelola yang bersih tercermin dalam pengelolaan Danantara yang akan mengikuti standar internasional sesuai Prinsip Santiago. BPI Danantara, dikenal juga sebagai Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengadopsi 24 Prinsip Santiago yang menjadi pedoman global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko dana kedaulatan nasional. Prinsip ini dipegang oleh anggota International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF).
Prinsip utama yang diterapkan meliputi pendifinisian tujuan dana secara jelas dan publik, pembentukan struktur organisasi yang transparan dan akuntabel, serta manajemen risiko investasi yang hati-hati untuk melindungi aset nasional. Hasan menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi bagi Danantara agar mendapatkan kepercayaan pasar. Presiden Prabowo menginginkan agar Danantara dikelola secara transparan dan dapat diaudit kapan saja oleh pihak auditor manapun.
Sistem pengawasan yang dibentuk oleh Presiden terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantauan dan Akuntabilitas yang akan diatur melalui Keputusan Presiden. Dewan Pengawas bertugas mengawasi Badan Eksekutif dan mengevaluasi laporan akuntabilitas. Danantara akan dipimpin oleh individu dengan integritas tinggi, termasuk tokoh nasional yang menjadi penasihat lembaga. Tujuan Danantara bukan hanya sebagai pengelola investasi tetapi juga sebagai instrumen perencanaan strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi Indonesia.
Selama peluncuran resmi Danantara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana tersebut adalah untuk generasi masa depan Indonesia. Danantara mencerminkan Pasal 33, Ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Industri-industri vital akan tetap berada di bawah kendali negara, sebagai upaya untuk menjaga kemakmuran seluruh warga Indonesia.
