JAKARTA — Pemerintah memperketat langkah menghadapi dua persoalan yang sama-sama berisiko lintas batas: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta perlindungan pekerja migran Indonesia dari jaringan perdagangan orang. Melalui Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), dua desk koordinasi resmi diluncurkan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terarah, dan tidak terpecah-pecah antarlembaga.
Karhutla dinilai tak lagi sekadar urusan daerah
Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan, pembentukan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, kebakaran hutan tidak hanya menimbulkan kerugian di dalam negeri, tetapi juga dapat berdampak hingga ke negara tetangga. Karena itu, penanganannya perlu melibatkan struktur komando yang kuat dan lintas kementerian.
Untuk desk ini, peran utama atau leading sector ditempatkan pada sejumlah institusi, antara lain BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Keterlibatan mereka diharapkan membuat respons terhadap titik-titik rawan lebih cepat, terutama saat musim kemarau mulai menguat.
Fokus pencegahan menjelang puncak musim kering
Dalam rapat koordinasi yang turut dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait, pembahasan diarahkan pada langkah antisipasi sebelum kebakaran meluas. Pemerintah memperkirakan puncak karhutla akan terjadi pada Juni hingga September 2025. Rentang waktu itu menjadi perhatian karena pada periode tersebut risiko kebakaran biasanya meningkat tajam di banyak wilayah.
Sejumlah daerah yang dipetakan rawan antara lain Gorontalo, Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan. Daftar ini menunjukkan bahwa ancaman karhutla tersebar luas, dari Sumatra hingga Kalimantan dan wilayah timur Indonesia.
Perlindungan pekerja migran ikut diperkuat
Selain karhutla, pemerintah juga mengaktifkan Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk merespons kasus perdagangan orang atau people smuggling. Presiden, kata Budi Gunawan, menaruh perhatian besar pada warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban eksploitasi dan kejahatan lintas negara.
Dalam desk ini, Menteri P2MI menjadi koordinator utama bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu. Pemerintah berharap koordinasi yang lebih rapat dapat memperkuat pencegahan, penindakan, sekaligus perlindungan bagi pekerja migran yang rentan menjadi sasaran jaringan ilegal.
Source link
