Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah meluncurkan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dan Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau TPPO. Langkah ini merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang sangat peduli terhadap penanganan kebakaran hutan (karhutla) karena dampaknya yang merambah lintas negara. Presiden juga memberikan perhatian pada perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban trafficking atau people smuggling.
Budi Gunawan, Menko Polkam, menyebutkan bahwa leading sector untuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla melibatkan berbagai pihak seperti BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, terlibat Menteri P2MI bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu. Berbagai kementerian dan lembaga juga turut bekerjasama dalam upaya ini.
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai pihak dari pemerintah dan daerah, serta beberapa instansi terkait, membahas upaya penanggulangan kebakaran hutan yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada Juni hingga September 2025 di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa daerah yang diprediksi rawan adalah Gorontalo, Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan. Tindakan koordinasi ini diharapkan dapat memitigasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh karhutla dan melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.
