JAKARTA — Setara Institute mendorong pemerintah daerah tidak lagi memandang inklusi sosial sebagai pelengkap dalam perencanaan pembangunan. Melalui program Inklusi, lembaga ini merilis Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) 2024 sebagai alat ukur yang dinilai bisa membantu daerah membaca capaian pembangunan secara lebih utuh, mulai dari aspek kebijakan hingga praktik di lapangan.
IISI 2024 Jadi Rujukan Baru untuk Daerah
IISI 2024 disusun dengan dukungan Kemitraan Australia-Indonesia dan disebut merekam kinerja pembangunan inklusi sosial, baik pada variabel aspirasional maupun pendekatan. Menurut Setara Institute, indeks ini bukan sekadar laporan pemantauan, melainkan standar yang dapat dipakai pemerintah dalam menyusun arah pembangunan di berbagai sektor.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menegaskan bahwa inklusi sosial semestinya ditempatkan sebagai variabel utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan cara itu, kata dia, pemerintah daerah dapat memastikan kebijakan yang disusun tidak hanya mengejar target administratif, tetapi juga menjangkau kelompok-kelompok yang kerap tertinggal.
Empat Indikator Utama dalam Pembangunan Inklusif
Dalam pedoman yang disusun, pembangunan inklusif mencakup seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama dan kepercayaan, serta masyarakat adat. Setara Institute menyebut ada empat indikator utama yang perlu diperhatikan agar perencanaan pembangunan benar-benar inklusif dan tidak berhenti pada slogan.
Para peneliti Setara Institute menilai, pengukuran yang lebih menyeluruh diperlukan agar kinerja pembangunan inklusi sosial bisa dipantau secara konsisten. Melalui IISI, pemerintah daerah diharapkan memiliki alat kebijakan yang lebih jelas untuk menyusun prioritas, mengukur kemajuan, dan menutup celah ketimpangan dalam layanan maupun kebijakan publik.
Tekanan agar Inklusi Masuk RPJMD
Setara Institute juga menekankan pentingnya memasukkan inklusi sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD. Lembaga ini mendorong agar pemerintah daerah tidak menempatkan isu inklusi sebagai agenda tambahan, melainkan bagian dari kerangka utama pembangunan yang menyentuh semua warga secara setara.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang makin kompleks, dorongan ini menjadi sinyal bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan dan infrastruktur. Bagi Setara Institute, kualitas pembangunan daerah juga harus diukur dari sejauh mana negara hadir bagi kelompok yang selama ini paling rentan tersisih.
Source link
