Prabowo Rinci Delapan Kebijakan Penopang Ekonomi Kuartal I 2025, dari THR hingga Bank Emas

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memaparkan delapan kebijakan pemerintah yang disebut akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025. Pengumuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, dengan sorotan utama pada langkah-langkah yang langsung bersentuhan dengan daya beli masyarakat, mulai dari Program Makanan Bergizi Gratis, pencairan THR, hingga bantuan sosial.

Fokus ke konsumsi dan daya beli

Prabowo menegaskan pemerintah ingin menjaga momentum ekonomi sejak awal tahun melalui kebijakan yang dinilai berdampak cepat di lapangan. Dalam pemaparannya, ia menyebut sejumlah program yang diarahkan untuk mendorong konsumsi masyarakat, termasuk kenaikan UMP, distribusi bantuan sosial, serta pemberian THR bagi aparatur sipil negara dan pekerja swasta.

Ia juga menyinggung stimulus selama Ramadan dan Lebaran sebagai bagian dari upaya menjaga perputaran uang di masyarakat. Menurut Prabowo, periode tersebut kerap menjadi momen penting bagi aktivitas ekonomi nasional, sehingga pemerintah perlu hadir lewat kebijakan yang langsung terasa.

Delapan kebijakan yang disiapkan

Selain program-program yang berkaitan dengan konsumsi, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan langkah lain yang menyasar sisi produksi dan transformasi ekonomi. Di antaranya adalah peningkatan produksi padi, yang disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ia turut menyebut pembentukan bank emas, keanggotaan Indonesia di BRICS, serta kerja sama dagang dengan sejumlah negara sebagai bagian dari strategi memperluas ruang ekonomi Indonesia. Kebijakan-kebijakan itu, menurut Prabowo, tidak hanya ditujukan untuk menjaga pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya saing dalam jangka lebih panjang.

Deretan menteri hadir di Istana

Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kehadiran para menteri itu memperlihatkan bahwa paket kebijakan yang diumumkan tak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan koordinasi lintas sektor di kabinet.

Dengan memadukan kebijakan jangka pendek dan agenda struktural, pemerintah tampak ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada konsumsi musiman. Di saat yang sama, Prabowo menempatkan program-program tersebut sebagai sinyal bahwa negara akan aktif menjaga ritme ekonomi sejak awal 2025.