Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/2/2025). Pertemuan tersebut merupakan kesempatan bagi Nusron untuk memberikan laporan terkait perkembangan dunia pertanahan, terutama terkait proses pemberian hak atas tanah di Indonesia. Nusron menjelaskan bahwa salah satu topik utama yang dibahas adalah kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah Bekasi dan Tangerang yang terkait dengan kasus pagar laut.
Selama pertemuan, Nusron memastikan bahwa semua data terkait kasus tersebut telah diserahkan dan proses investigasi telah dilakukan. Dia juga mengumumkan bahwa 193 sertifikat di Tangerang yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Nusron berjanji akan mengambil tindakan terhadap kasus tersebut, termasuk kemungkinan pemberhentian beberapa orang di Bekasi.
Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN tersebut diharapkan dapat membantu memperbaiki sistem pertanahan di Indonesia, terutama dalam hal pemberian hak atas tanah dan penanganan kasus-kasus penyalahgunaan sertifikat tanah. Ini merupakan langkah positif dalam memperkuat tata kelola pertanahan di Indonesia demi kepentingan masyarakat luas.
