Kondisi global saat ini tengah diwarnai oleh konflik antarnegara yang berdampak akibat pandemi COVID-19. Di Eropa, misalnya, konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlangsung, sementara ketegangan di Timur Tengah antara Israel, Palestina, Iran, dan sekutunya semakin meningkat. Di kawasan sekitar Indonesia pun terjadi ketegangan terkait Laut China Selatan yang melibatkan negara-negara ASEAN dan Tiongkok.
Pusaran geopolitik ini memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia sepanjang dekade terakhir. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas keamanan Indonesia di tengah kompleksitas situasi global. Konsep geopolitik, yang menggabungkan geografi dan kebijakan politik suatu negara, memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia.
Di Indonesia, konsep Wawasan Nusantara dikenal sebagai landasan bagi sikap dan pandangan Indonesia secara keseluruhan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara memiliki tujuan untuk mewujudkan kesatuan nasional, menjaga ketertiban, dan perdamaian dunia. Salah satu aspek penting dalam Wawasan Nusantara adalah konsep keamanan negara-bangsa dan geostrategis, yang menjadi fokus utama bagi presiden terpilih di masa depan.
Indonesia, dengan posisi geografisnya yang strategis, diapit oleh dua benua dan samudra, menjadikannya poros dunia dan negara terkuat di kawasan khatulistiwa. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki jalur pelayaran vital dan menjadi jembatan perdagangan antara berbagai negara. Namun, tantangan infrastruktur pelayaran dan keamanan laut tetap menjadi PR bagi Indonesia.
Untuk mengamankan kepentingan nasional di laut, Indonesia perlu membangun kekuatan laut yang terstruktur dan sistematis. Presiden terpilih harus mengoptimalkan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim melalui kebijakan pajak bagi negara produsen yang melewati Selat Malaka. Hal ini akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih kuat di kancah geopolitik internasional.
Dalam menghadapi tantangan geopolitik global, presiden terpilih Indonesia di tahun 2024 perlu memahami isu-isu kontemporer, balance of power, dan disrupsi digital. Dengan menjaga keseimbangan dan memperhatikan hubungan bilateral dan regional, Indonesia dapat mempertahankan posisinya sebagai negara strategis di mata dunia. Peran Indonesia dalam menyelesaikan sengketa geopolitik, seperti di Laut China Selatan, akan menjadi ujian dalam kepemimpinan presiden terpilih.
Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat diplomasi dan kebijakan luar negerinya, tidak hanya dalam merespon kebijakan eksternal tetapi juga memperhatikan kepentingan nasionalnya sendiri. Presiden terpilih di tahun 2024 perlu mampu mengambil keputusan tegas dan cerdas dalam menghadapi dinamika geopolitik global untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan Indonesia di tengah ketidakpastian global.
