Mendikdasmen Abdul Mu’ti Mencuat di Media Sosial, Isu Pendidikan Jadi Sorotan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjadi salah satu anggota Kabinet Merah Putih yang paling ramai dibicarakan di media sosial. Nama dia kerap muncul dalam percakapan warganet, terutama saat membahas kebijakan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa, libur sekolah selama bulan puasa, zonasi, hingga ujian.
Abdul Mu’ti di posisi kedua
Berdasarkan analisis media sosial oleh Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), Menteri BUMN Erick Thohir tercatat sebagai menteri paling populer dengan porsi percakapan 12,2 persen. Abdul Mu’ti menyusul di posisi kedua dengan 11,6 persen. Perbincangan mengenai dirinya banyak dikaitkan dengan kolaborasi Kemendikdasmen bersama Kemendes PDT dalam upaya meningkatkan kualitas SDM desa.
Posisi Abdul Mu’ti menunjukkan bahwa isu pendidikan tetap punya daya tarik kuat di ruang digital. Kebijakan yang menyentuh sekolah, siswa, dan pemerataan kualitas pendidikan tampak mudah memantik respons publik, terlebih ketika dikaitkan dengan agenda pembangunan desa.
Sri Mulyani dan isu yang ikut menyita perhatian
Di bawahnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menempati peringkat ketiga dengan 11,4 persen percakapan. Sorotan terhadap Sri Mulyani terutama datang dari pernyataannya soal harga LPG 3 kilogram. Di ruang percakapan publik, nama dia juga kerap dikaitkan dengan narasi penghematan anggaran dan isu kenaikan pajak.
Temuan DEEP ini memperlihatkan bahwa perhatian warganet tidak hanya tertuju pada figur-figur politik, tetapi juga pada kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks itu, isu pendidikan, fiskal, dan layanan dasar menjadi topik yang paling mudah meluas di media sosial.
Tingkat kepuasan publik pada 100 hari pemerintahan
Selain soal popularitas menteri, survei kepuasan publik terhadap 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menunjukkan angka yang tinggi. Sebanyak 87,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan baru. Hasil ini dibaca sebagai sinyal masih besarnya kepercayaan publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di 38 provinsi di Indonesia pada 13-20 Januari 2025. Adapun tingkat kesalahan sampling tercatat sekitar 2,87 persen.
