JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seiring laporan terbaru yang disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dalam rapat terbatas itu, Maruarar memaparkan perkembangan pembangunan rumah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kemayoran, sekaligus arah kebijakan perumahan yang disebutnya makin ditegaskan sebagai program pro rakyat.
Progres IKN dan Kemayoran dilaporkan langsung ke Presiden
Maruarar mengatakan, pembangunan 27 tower dan sejumlah rumah tapak di IKN telah rampung dan siap diresmikan. Selain itu, ia juga melaporkan perkembangan pembangunan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Sejumlah tower di kawasan tersebut disebut akan segera diresmikan dalam waktu dekat.
Menurut Maruarar, arahan Presiden Prabowo jelas: hasil pembangunan harus memberi manfaat langsung kepada warga, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, pemanfaatan hunian di Kemayoran akan diprioritaskan bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Kebijakan perumahan diarahkan untuk MBR
Di luar progres fisik, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama kementerian terkait juga menyiapkan kebijakan yang lebih konkret untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satu yang dibahas ialah penghapusan biaya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBG) serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR dengan kriteria tertentu.
Kebijakan itu dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya yang kerap menjadi penghalang utama bagi masyarakat dalam memiliki rumah. Maruarar menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan prinsip kebijakan pro rakyat yang ditekankan Presiden Prabowo, yakni memastikan program perumahan tidak berhenti pada seremoni pembangunan, tetapi benar-benar terasa dampaknya di lapangan.
Arah baru hunian publik
Dengan laporan progres proyek dan rancangan kebijakan fiskal tersebut, pemerintah tampak ingin menunjukkan bahwa agenda perumahan tidak hanya bergerak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembenahan akses kepemilikan rumah. Fokus pada MBR menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu instrumen paling nyata untuk mengukur keberpihakan negara terhadap warga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
