JAKARTA — Kasus judi online yang menyeret oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali memantik perdebatan soal siapa yang paling bertanggung jawab. Mantan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), San Salvator, menilai Presiden Joko Widodo tidak semestinya ikut diseret dalam perkara itu. Menurut dia, yang bermasalah adalah oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangan, bukan kebijakan yang dibuat presiden.
San Salvator: Jokowi Tidak Terlibat
San menegaskan, peraturan yang semula disusun untuk kepentingan publik justru diduga dimanfaatkan oleh pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Karena itu, ia menilai tidak adil jika beban kasus tersebut diarahkan kepada Jokowi. Ia juga menekankan bahwa Presiden ke-7 RI itu tidak menerima keuntungan apa pun dari aktivitas judi online yang kini tengah disorot.
“Yang mengambil manfaat adalah oknum pegawai Komdigi,” demikian inti pandangan San, yang menyebut publik perlu membedakan antara kebijakan negara dan tindakan individu di lapangan.
Jangan Terus Dikaitkan dengan Jokowi
San juga meminta agar kasus ini tidak terus-menerus dihubungkan dengan Jokowi. Menurut dia, saat ini Jokowi lebih banyak disibukkan dengan urusan keluarga. Ia menilai pengaitan yang berulang justru mengaburkan persoalan utama, yakni dugaan penyimpangan oleh oknum yang bekerja di institusi pemerintah.
Di sisi lain, kasus dugaan judi online yang melibatkan pegawai Komdigi tersebut masih dalam proses penyelidikan Polda Metro Jaya. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
Kasus Naik ke Penyidikan
Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa perkara itu kini telah naik ke tahap penyidikan. Dengan status tersebut, penyidik melanjutkan pendalaman terhadap rangkaian peristiwa yang diduga berkaitan dengan praktik judi online itu.
Perkembangan kasus ini menunjukkan bahwa perhatian publik tidak hanya tertuju pada dugaan pelanggaran oleh oknum pegawai, tetapi juga pada bagaimana sebuah kewenangan dapat disalahgunakan hingga menyeret nama besar di sekitarnya. Namun, San Salvator menegaskan, garis pemisah antara kebijakan dan penyalahgunaan wewenang tidak boleh dihapus begitu saja.
