Hasto Kristiyanto dan Ujian bagi Sikap Kritis PDIP
Penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sekadar perkara hukum bagi satu kader partai. Langkah itu berpotensi mengguncang ritme politik PDIP yang selama ini dikenal vokal mengkritik pemerintah. Di saat partai berlambang banteng moncong putih itu berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran, kasus Hasto dinilai bisa menggeser perhatian partai dari isu-isu publik menuju urusan internal yang lebih menyita energi.
Fokus PDIP Terancam Bergeser
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menilai penetapan tersangka terhadap Hasto dapat mengurangi daya kritis PDIP dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurut dia, partai yang semestinya aktif memberi tekanan politik justru berisiko sibuk menghadapi dampak dari kasus hukum yang menjerat salah satu elite utamanya. Dalam situasi seperti ini, PDIP bisa kehilangan momentum untuk mengangkat isu-isu yang tengah menjadi sorotan publik, termasuk kebijakan PPN 12%.
Ray melihat, ketika energi partai tersedot ke dalam persoalan internal, fungsi oposisi yang selama ini dijalankan PDIP berpotensi melemah. Padahal, di tengah transisi pemerintahan baru, pengawasan dari partai politik oposisi kerap menjadi penyeimbang agar kebijakan negara tidak berjalan tanpa sorotan.
Risiko Terpecah Menjelang Kongres
Selain berdampak pada sikap politik, kasus Hasto juga disebut dapat memicu dinamika internal menjelang kongres partai yang akan datang. Pergeseran perhatian ke urusan organisasi bisa membuka ruang bagi munculnya faksi-faksi baru, terutama dalam perebutan posisi sekretaris jenderal. Situasi ini membuat PDIP menghadapi tekanan ganda: menjaga soliditas kader sekaligus mempertahankan peran politiknya di luar kekuasaan.
Dalam pembacaan Ray, bila konflik internal membesar, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan lebih leluasa tanpa pengawasan kritis yang kuat dari PDIP. Di titik ini, kasus hukum yang menimpa Hasto bukan hanya soal individu, melainkan juga ujian bagi ketahanan partai dalam menjaga sikap politiknya di tengah tekanan.
