JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi serius pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal mahalnya biaya pemilihan kepala daerah dan gagasan agar kepala daerah dipilih lewat DPRD. Menurut Sultan, perdebatan itu tidak boleh berhenti sebagai wacana politik, melainkan harus dijadikan momentum untuk meninjau ulang arah demokrasi elektoral di Indonesia.
DPD Soroti Kualitas Pilkada Serentak 2024
Sultan menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 perlu diawasi dengan cermat agar benar-benar melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Ia mengingatkan, tingginya biaya politik kerap menjadi beban tersendiri dalam proses pemilihan, sementara hasil akhirnya belum tentu sebanding dengan harapan publik.
Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada sebelumnya. Kondisi itu, menurut dia, menjadi sinyal bahwa sistem yang berjalan saat ini membutuhkan penyempurnaan, bukan sekadar perbaikan teknis di permukaan.
Evaluasi Sistem Pemilu dan Partai Politik
Bagi Sultan, pembenahan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dan partai politik. Ia menegaskan, penyederhanaan dan efisiensi dalam proses politik perlu dibicarakan serius agar demokrasi tidak hanya mahal, tetapi juga efektif dan menghasilkan pemimpin yang akuntabel.
Dalam bukunya Green Democracy, Sultan menawarkan sejumlah opsi perbaikan. Salah satunya adalah melibatkan DPRD dalam pemilihan gubernur sebagai salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja kepala daerah. Gagasan itu, kata dia, layak dikaji sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
DPD Tampung Masukan Publik
Sultan menyebut DPD akan membuka ruang untuk mendengarkan masukan masyarakat dalam mengkaji sistem pilkada. Langkah itu diharapkan dapat memperkaya pembahasan tentang model demokrasi yang lebih sederhana, efisien, dan tetap menjaga kualitas representasi publik.
Ia menegaskan, tujuan utama dari pembenahan sistem bukan sekadar mengurangi biaya, melainkan memastikan partisipasi masyarakat tetap kuat dan demokrasi di Indonesia berjalan lebih bermutu. Dalam pandangannya, sistem politik yang terlalu rumit justru berisiko menjauhkan pemilih dari proses pengambilan keputusan yang seharusnya mereka miliki.
