Menko Polkam Usulkan Tambahan Anggaran Rp3 Triliun, Soroti Kebutuhan Pusat Komando dan Big Data
Jakarta — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR. Usulan itu disampaikan untuk menopang pelaksanaan program yang telah disusun Kemenko Polkam dalam Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum yang juga diikuti tujuh Menteri Koordinator lain dari Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan menekankan bahwa beban kerja kementeriannya kian kompleks. Menurut dia, tanpa dukungan anggaran yang memadai, sejumlah tugas strategis berisiko tidak berjalan optimal.
Kendala Pusat Komando dan Koordinasi Cepat
Budi Gunawan menyoroti belum tersedianya ruang pusat komando di lingkungan Kemenko Polkam yang terhubung langsung dengan kementerian dan lembaga lain. Fasilitas semacam itu dinilai penting untuk memantau persoalan secara cepat, terutama ketika menyangkut isu politik dan keamanan yang menuntut koordinasi lintas instansi, sinergi, dan pengambilan keputusan yang gesit.
Ia menegaskan, tanpa sistem yang terintegrasi, respons pemerintah terhadap persoalan di lapangan bisa melambat. Dalam konteks tugas koordinatif Kemenko Polkam, kecepatan eksekusi menjadi salah satu penentu efektivitas kerja.
Belum Ada Platform Big Data untuk Aduan Masyarakat
Selain pusat komando, Kemenko Polkam juga disebut belum memiliki platform big data untuk mengelola ribuan pengaduan masyarakat. Menurut Budi Gunawan, keterbatasan ini berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah, terutama ketika volume laporan terus meningkat.
Usulan tambahan anggaran itu juga berkaitan dengan perubahan nomenklatur dalam susunan kementerian Kabinet Merah Putih yang kini berjumlah 48. Perubahan tersebut, kata Budi Gunawan, ikut memengaruhi kebutuhan dukungan operasional dan koordinasi antarkementerian.
Ajukan Rp3 Triliun untuk 2025
Secara rinci, Kemenko Polkam meminta tambahan anggaran Rp3 triliun untuk 2025. Budi Gunawan menilai, dukungan fiskal yang cukup menjadi syarat penting agar program-program yang telah direncanakan bisa dijalankan secara efektif dan tidak tertahan pada tahap persiapan.
Di hadapan Badan Anggaran DPR, ia menegaskan bahwa kebutuhan anggaran bukan sekadar soal administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons dinamika politik dan keamanan yang terus berubah.
