Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, ia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk menjalankan program yang telah direncanakan. Bersama tujuh Menteri Koordinator (Menko) lainnya dari Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan mempresentasikan usulan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2025.
Dalam penjelasannya, Budi Gunawan menyampaikan bahwa kekurangan dukungan anggaran dapat menghambat pelaksanaan tugas yang semakin berat. Contohnya, Kemenko Polkam saat ini tidak memiliki ruang pusat komando yang terhubung dengan kementerian dan lembaga lain untuk memantau permasalahan dengan cepat. Dalam menangani isu politik dan keamanan, koordinasi, sinergi, dan eksekusi yang cepat sangat diperlukan.
Selain itu, masih belum ada platform big data yang dapat menangani ribuan pengaduan masyarakat di Kemenko Polkam. Kondisi ini dapat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Usulan penambahan anggaran ini juga didasari oleh perubahan nomenklatur dalam kementerian Kabinet Merah Putih yang kini berjumlah 48.
Rincian usulan penambahan anggaran meliputi permintaan Kemenko Polkam yang meminta tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk tahun 2025. Budi Gunawan menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai untuk memastikan keberhasilan program-program yang telah direncanakan.
