Bantuan Tersertifikasi 2025 untuk Guru Non-ASN
Rencana pemerintah pada 2025 untuk memperluas jangkauan pendidikan profesi guru (PPG) menjadi sorotan baru dalam upaya memperbaiki kualitas sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik. Presiden Prabowo Subianto menyebut program itu akan menyasar 800 ribu guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, dalam pidatonya pada Peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur.
PPG Jadi Jalan Menuju Sertifikasi dan Kenaikan Kualitas
Prabowo menegaskan bahwa PPG disiapkan untuk guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan semakin banyak guru memiliki sertifikasi yang layak, sekaligus mendorong peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Namun, pekerjaan rumah masih cukup besar. Saat ini, masih ada sekitar 249.623 guru yang belum memenuhi syarat pendidikan tersebut.
Untuk kelompok itu, pemerintah berencana memberi bantuan pendidikan agar mereka bisa melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1. Langkah ini diposisikan bukan semata sebagai bantuan administratif, melainkan sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di sekolah-sekolah.
Bantuan Tunai untuk Guru Non-ASN Masih Disiapkan
Di luar skema pendidikan, Prabowo juga menyiapkan program bantuan cash transfer bagi guru non-ASN yang belum tersertifikasi. Besaran bantuan dan jumlah penerima disebut baru akan diumumkan pada 2025. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan guru yang selama ini belum menikmati perlindungan dan penghasilan setara dengan guru bersertifikat.
Untuk menghindari salah sasaran, Prabowo meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mencocokkan nama dan alamat para guru non-ASN yang berhak menerima bantuan. Dengan begitu, penyaluran diharapkan lebih presisi dan tidak menimbulkan tumpang tindih data.
Anggaran Naik, Tunjangan Profesi Ikut Didorong
Perhatian pemerintah terhadap guru juga tercermin dari naiknya anggaran kesejahteraan pada 2025. Total dana yang disiapkan mencapai Rp81,6 triliun, meningkat Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan itu mencakup guru ASN dan non-ASN, sekaligus menandai komitmen pemerintah untuk memperkuat tunjangan profesi.
Prabowo mengatakan, meski baru satu bulan menjabat sebagai kepala negara, pemerintah langsung mengambil langkah untuk menaikkan kesejahteraan guru. Ia juga menyebut jumlah guru bersertifikat pada 2025 akan bertambah, sebagai sinyal bahwa agenda sertifikasi dan peningkatan mutu pendidikan berjalan beriringan.
