Jakarta, 11 November 2024 — Transformasi digital kesehatan tak cukup hanya cepat, tetapi juga harus menjangkau semua lapisan masyarakat. Pesan itu mengemuka dalam sambutan Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono pada acara UNDP Indonesia Policy Volume bertema Bright Prospect, Lingering Shadows: Toward an Inclusive Digital Transformation in Indonesia di Gedung Tri Brata, Jakarta, Senin (11/11).
Digitalisasi Kesehatan Harus Merata
Dalam forum tersebut, Dante menegaskan bahwa integrasi dan digitalisasi data kesehatan menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan visi Indonesia sehat. Menurut dia, konektivitas layanan, integrasi data, dan akses kesehatan secara nasional merupakan fondasi untuk memperkuat pilar keenam transformasi kesehatan, yakni transformasi teknologi kesehatan.
“Dengan memfasilitasi konektivitas, integrasi data, dan layanan kesehatan yang dapat diakses secara nasional, kita berjuang merealisasikan visi Indonesia sehat untuk mendukung pilar ke enam transformasi kesehatan yaitu transformasi teknologi kesehatan,” kata Dante.
Ia juga menekankan bahwa pengembangan transformasi digital tidak boleh berhenti pada inovasi teknis semata, melainkan harus berkelanjutan. Salah satu langkah yang telah ditempuh Kementerian Kesehatan adalah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1568/2024 tentang Sistem Monitoring Inventaris Logistik Kesehatan secara Elektronik.
Masukan dari UNDP Dinilai Penting
Dante menyebut kegiatan yang digelar UNDP Indonesia memberi ruang bagi Kementerian Kesehatan untuk menyerap masukan yang relevan dalam penyusunan kebijakan. Ia menilai, forum seperti ini penting karena dapat membantu pemerintah membaca lebih jernih tantangan yang masih dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan digital.
“Bagaimanapun, berbagai kemajuan harus inklusif (dirasakan banyak orang), dan tidak boleh ada satupun yang tertinggal,” ujar Dante.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura menyoroti tiga hambatan utama dalam proses publikasi kebijakan, yakni kesenjangan digital, standar etika, dan polarisasi. Ia menilai transformasi digital semestinya menjadi jembatan yang mempertemukan kebijakan dengan masyarakat, bukan justru memperlebar jarak di antara keduanya.
Kesenjangan Akses Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Norimasa memaparkan sejumlah catatan UNDP terkait kesenjangan digital di Indonesia. Pertama, kesenjangan akses internet. Ia menyebut pengguna internet di Jakarta mencapai 84,7 persen, sedangkan di Papua hanya 26,5 persen untuk penduduk berusia di atas lima tahun.
Kedua, kesenjangan gender dan usia. Pada 2022, selisih akses internet antara laki-laki dan perempuan memang mulai menyempit, masing-masing 63,8 persen dan 63,5 persen. Namun, perempuan lanjut usia di wilayah perdesaan serta perempuan dengan tingkat pendidikan formal lebih rendah masih menghadapi hambatan yang signifikan.
Ketiga, risiko disinformasi atau hoaks. Norimasa mengatakan sekitar 82 juta penduduk Indonesia rentan terhadap propaganda digital, terutama menjelang Pemilu 2024. Gen Z, yang jumlahnya 27,94 persen dari total penduduk Indonesia, disebut sebagai kelompok yang paling rentan.
Keempat, polarisasi dan efek ruang gema atau echo chambers. Menurut dia, platform daring dapat membuat pengguna terjebak dalam lingkaran pandangan yang seragam, sehingga memperdalam jarak sosial dan membatasi ruang dialog.
Menanggapi paparan itu, Dante menyambut baik masukan dari UNDP dan lembaga lain yang berfokus pada kebijakan kesehatan. Ia menilai data dan catatan mengenai kesenjangan digital sangat berguna sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email [email protected]. (RR) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman, ST, MKM
Source link
