Prabowo Serius Berantas Penyelundupan, 283 Penindakan Digelar dalam Sepekan
JAKARTA — Pemerintah mengintensifkan perang terhadap penyelundupan di sektor kepabeanan dan cukai. Dalam sepekan terakhir, sedikitnya 283 penindakan dilakukan lintas kementerian dan lembaga, dengan nilai barang yang diperkirakan mencapai Rp 49 miliar. Langkah ini disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat tata kelola dan menjaga penerimaan negara.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil penindakan desk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan di kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (14/11).
7 Desk Bergerak Cepat
Budi Gunawan mengatakan, dari tujuh desk yang dibentuk pemerintah, seluruhnya langsung bekerja mengikuti instruksi Presiden Prabowo. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah desk penyelamatan devisa negara dan tata kelola, yang diarahkan untuk menutup celah praktik ilegal yang merugikan negara.
Sri Mulyani menuturkan, penindakan yang dilakukan sejauh ini menyasar berbagai komoditas, mulai dari garmen, tekstil, elektronik, rokok, minuman keras, hingga narkotika. Dalam operasi terakhir, petugas juga menyita mesin motor Harley ilegal serta satu unit motor listrik ilegal.
“Sekali lagi, ini merupakan bukti keseriusan daripada pemerintah, tentunya dengan pelaksanaan seluruh Kementerian Lembaga yang telah saya sebutkan tadi, yang saat ini telah hadir bersama-sama melakukan sinergi,” kata Sri Mulyani.
Nilai Barang Capai Rp 49 Miliar
Berdasarkan data sinergi antarkementerian dan lembaga, selama periode 4 hingga 11 November 2024 telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan. Komoditas yang paling banyak ditindak antara lain garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, minuman keras, dan narkotika.
Sri Mulyani menyebut, nilai barang dari penindakan selama sepekan itu ditaksir mencapai Rp 49 miliar, dengan potensi kerugian negara Rp 10,3 miliar yang masih dalam proses penyelidikan.
Ia menegaskan, pemberantasan penyelundupan bukan semata soal penindakan, melainkan juga upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil bagi pelaku industri dalam negeri. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan persaingan tidak dirusak oleh barang-barang ilegal yang masuk tanpa melalui prosedur yang benar.
Modus Cukai Palsu hingga Jalur Laut
Dalam paparan lanjutan, Sri Mulyani juga membeberkan hasil pengawasan sejak Oktober hingga November 2024. Salah satu temuan terbesar adalah 3.301 liter minuman mengandung metil alkohol dari 11 kasus di wilayah Jakarta. Modus yang digunakan adalah melekatkan pita cukai palsu pada barang tersebut.
“Kemungkinan kerugian negara adalah Rp3,7 miliar,” ujarnya.
Di bidang narkotika, penindakan dilakukan bersama Polri dan BNN, tidak hanya oleh Bea Cukai. Hasilnya antara lain 67 kilogram sabu dari lima kasus di Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, Jakarta, dan Banten. Modus penyelundupan dilakukan melalui jalur laut dan ekspedisi.
Selain itu, kerja sama Polri, BNN, dan Bea Cukai juga menghasilkan penindakan 48 ribu butir MDMA serta 7,6 kilogram narkotika dari empat kasus di wilayah Jakarta dan Banten. Petugas juga menahan 23 kilogram ganja, 3.000 butir psikotropika, dan 2,28 kilogram psikotropika jenis happy water.
“Jadi kita bayangkan setiap bulannya sudah lebih dari 5 ribu yang kita lakukan. Nilai barangnya Rp6,1 triliun dan potensi kerugian negara bisa mencapai Rp3,9 triliun,” kata Sri Mulyani.
Ia menambahkan, di sektor impor, penindakan bernilai Rp4,6 triliun juga telah dilakukan, dengan dominasi barang berupa tekstil dan produk tekstil. Sementara itu, dari 1.390 penindakan di bidang cukai, pemerintah berhasil memulihkan penerimaan negara melalui ultimum remedium sebesar Rp55,6 miliar. (RR)
Source link
