Jakarta — Sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai meninggalkan jejak yang cukup jelas pada kualitas hidup warga. Bukan semata dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur sosial yang makin luas. Penilaian itu mengemuka dalam laporan Social Progress Index (SPI) yang dirilis LSI Denny JA pada Senin, 30 September.
Laporan tersebut menempatkan SPI sebagai alat ukur yang lebih utuh untuk membaca keberhasilan pemerintah. Indeks ini tidak berhenti pada angka-angka ekonomi, tetapi menyoroti sejauh mana negara benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi warganya. Dalam laporan itu, Indonesia disebut mengalami peningkatan skor dari 61,65 pada 2014 menjadi 67,22 pada 2023. Peringkat Indonesia juga membaik dari posisi 92 menjadi 80.
Perbaikan terlihat pada tiga sektor utama
LSI Denny JA menyebut kenaikan tersebut tidak lepas dari penguatan pada tiga bidang utama. Pertama, akses pendidikan yang lebih terbuka melalui program seperti Kartu Indonesia Pintar, yang membantu partisipasi sekolah terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Kedua, perluasan layanan kesehatan lewat Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yang disebut makin menjangkau kelompok masyarakat rentan. Ketiga, pembangunan infrastruktur sosial dalam skala besar, mulai dari jalan hingga fasilitas publik, yang memperlancar akses warga terhadap layanan dasar.
Menurut laporan itu, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal fisik, melainkan juga soal memperpendek jarak masyarakat terhadap sekolah, rumah sakit, dan pusat layanan lain. Di banyak daerah, kemudahan akses semacam ini ikut mendorong naiknya kualitas hidup.
SPI dinilai lebih dekat ke realitas warga
LSI Denny JA menegaskan, SPI penting karena memberi gambaran yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari ketimbang produk domestik bruto atau PDB semata. Negara dengan ekonomi besar, menurut laporan itu, belum tentu otomatis memiliki pemerataan layanan, pendidikan yang baik, atau perlindungan sosial yang memadai. Di titik inilah SPI menjadi pembanding yang relevan, termasuk untuk melihat posisi Indonesia di antara negara lain.
Laporan itu juga menyinggung program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan, yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin untuk membantu kebutuhan dasar, termasuk pangan dan pendidikan. Dalam keseluruhan evaluasi, LSI Denny JA menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi berhasil memperluas akses atas kebutuhan dasar dan membuka lebih banyak ruang bagi warga untuk menikmati layanan publik.
Catatan keberhasilan dan pekerjaan rumah
Meski menilai ada kemajuan yang nyata, laporan itu tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih tersisa. LSI Denny JA menyebut Indonesia masih perlu mengejar pemerataan agar kualitas layanan publik tidak timpang antardaerah. Dengan kata lain, kenaikan skor SPI dipandang sebagai sinyal positif, tetapi belum menjadi penanda bahwa seluruh wilayah sudah menikmati standar yang sama.
Source link
