Mengapa Auditor seperti Agus Joko Pramono Dinilai Penting di KPK
Di tengah tuntutan publik agar pemberantasan korupsi berjalan lebih tajam dan terukur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar: sosok seperti apa yang paling dibutuhkan untuk memimpin lembaga ini. Di antara nama-nama yang mencuat, figur berlatar belakang auditor dinilai punya nilai strategis karena memahami titik rawan penyimpangan dari sisi pengelolaan keuangan negara, bukan hanya dari aspek hukum semata.
Auditor Dinilai Punya Keunggulan di Lembaga Antirasuah
Seleksi calon pimpinan KPK kali ini menampilkan tiga nama yang sama-sama datang dari dunia audit, yakni Agus Joko Pramono, I Nyoman Wara, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata. Keberadaan mereka memunculkan harapan agar KPK diperkuat oleh figur yang akrab dengan pemeriksaan laporan keuangan, jejak transaksi, dan pola penyimpangan anggaran. Dalam praktiknya, korupsi kerap berawal dari lemahnya kontrol administratif dan audit, sehingga pengalaman di bidang itu dianggap relevan untuk memperkuat kerja lembaga antirasuah.
Agus Joko Pramono menjadi salah satu nama yang paling menonjol. Ia pernah menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2013 hingga 2019, lalu menjabat Wakil Ketua BPK dari 2019 sampai 2023. Rekam jejak tersebut memperlihatkan pengalamannya dalam mengawasi penggunaan uang negara pada level yang sangat strategis. Sementara itu, I Nyoman Wara saat ini tercatat sebagai Auditor Utama di BPK, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata memiliki pengalaman dalam pengawasan keuangan di pemerintahan daerah.
Rekam Jejak Internasional Agus Joko Pramono Jadi Pembeda
Di antara para calon, Agus Joko Pramono juga disebut memiliki pengalaman internasional yang memperkaya perspektifnya. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Komite Penasihat Audit Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN-IAAC, serta menjadi anggota Dewan Intosai Development Initiative (IDI). Keduanya merupakan forum penting yang berkaitan dengan tata kelola audit dan penguatan kapasitas pemeriksaan keuangan di tingkat global.
UN-IAAC berada di bawah Majelis Umum PBB dan bertugas memberi rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal PBB terkait audit dan akuntabilitas. Adapun IDI yang berbasis di Norwegia berfokus pada peningkatan kemampuan audit, terutama di negara-negara berkembang. Pengalaman ini dinilai memberi bekal tambahan bagi Agus dalam membaca kompleksitas korupsi yang tidak lagi berdiri di satu institusi atau satu wilayah saja.
Pengalaman Audit Pernah Jadi Modal Penting di KPK
Gagasan bahwa KPK memerlukan pimpinan berlatar belakang auditor bukan tanpa dasar. Dalam sejarah lembaga ini, figur dengan pengalaman serupa pernah menempati posisi penting. Alexander Marwata, misalnya, menjabat sebagai komisioner KPK pada 2015 hingga 2024 setelah berkarier sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jejak itu kerap dijadikan contoh bahwa pemahaman teknis atas audit dapat membantu pimpinan KPK membaca pola korupsi secara lebih presisi.
Editor : Zhafran Pramoedya
Source link
