Wamenkes Dante Minta Data SKI 2023 Jadi Dasar Kebijakan, Bukan Sekadar Laporan

Jakarta, 12 Juni 2024 — Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 tidak boleh berhenti sebagai dokumen statistik. Menurut dia, data itu harus menjadi pijakan utama dalam menyusun arah pembangunan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pesan itu disampaikan Dante dalam Diseminasi Hasil SKI 2023 di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Rabu (12/6). Ia menilai, survei ini punya nilai strategis karena dirancang untuk membaca capaian pembangunan kesehatan lima tahun terakhir sekaligus memotret tren status gizi balita pada periode 2019 hingga 2024.

SKI Menyatukan Dua Survei Besar

Dante menjelaskan, SKI merupakan hasil integrasi dua survei besar di sektor kesehatan, yakni Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas yang terakhir digelar pada 2018 dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) yang terakhir dilakukan pada 2022. Dengan penyatuan itu, pemerintah berharap data kesehatan nasional menjadi lebih utuh dan mudah dipakai dalam perumusan kebijakan.

“Jadi, survei ini menyatukan SSGI dan Riskesdas ke dalam bentuk satu survei yang terintegrasi,” ujar Dante.

Ia menambahkan, pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya data yang akurat, mutakhir, dan bisa dibaca lintas wilayah. Tanpa data yang kuat, menurut dia, kebijakan kesehatan rawan tidak tepat sasaran, baik saat menghadapi krisis maupun ketika mengejar target kesehatan nasional.

Data Lengkap dari Berbagai Sektor Kesehatan

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Liza Munira menyebut SKI 2023 menghasilkan data dasar kesehatan yang komprehensif. Cakupannya meliputi penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, disabilitas, kesehatan ibu dan anak, biomedis, kesehatan lingkungan, akses pelayanan kesehatan, farmasi dan pengobatan tradisional, pengetahuan dan perilaku kesehatan, hingga status gizi.

Menurut Liza, pelaksanaan survei ini juga melibatkan banyak pihak. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Setwapres, Kemendagri, Kemenko PMK, serta pemerintah daerah di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi.

“Pada Tahun 2023, Kementerian Kesehatan melaksanakan survei Kesehatan Indonesia di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi, berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik, Setwapres, Kemendagri, dan Kemenko PMK serta pemerintah daerah,” kata Liza.

Diminta Menguatkan 6 Pilar Transformasi Kesehatan

Dante berharap hasil SKI 2023 masuk ke dalam enam pilar transformasi kesehatan, mulai dari layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, hingga teknologi kesehatan. Ia meminta seluruh temuan survei itu dirajut menjadi bahan evaluasi program, bukan sekadar dipublikasikan.

“Jadi, orientasinya bukan hanya publikasi, tapi orientasi adalah memperbaiki program kesehatan,” kata Dante.

Ia juga menekankan bahwa data SKI bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan, termasuk perencanaan pembangunan kesehatan berbasis bukti di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu, ia meminta para pemangku kepentingan memahami bahwa perbedaan respons terhadap hasil survei adalah hal yang wajar.

Akses Data Dibuka Lebih Luas

BKPK menyampaikan bahwa laporan hasil SKI 2023 sudah tersedia dalam tiga format, yakni laporan SKI dalam angka, laporan tematik Potret Indonesia Sehat, dan factsheet SKI. Selain itu, micro data juga dibuka melalui portal layanan data Kementerian Kesehatan.

Informasi lengkap SKI bisa diakses melalui https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/

Untuk mendorong pemanfaatan data lebih luas, BKPK juga menggelar kompetisi penulisan rekomendasi kebijakan kesehatan berbasis data SKI 2023 dalam bentuk policy brief. Kompetisi ini terbuka bagi masyarakat umum. Liza berharap lahir gagasan yang original dan inovatif untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan di Indonesia.

Di akhir acara, Dante meminta agar data SKI juga diunggah ke badan internasional agar profil kesehatan Indonesia dapat terbaca di level global. Menurut dia, langkah itu penting supaya Indonesia bisa memetakan posisi dan kebutuhan strategisnya dalam percaturan kesehatan internasional.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email [email protected]. (RR) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid