loading…
Diskusi publik bertajuk ‘KKN: Komedi Putar yang Menguras Kantong Rakyat’ di Teater Terbuka UNJ, Jakarta, Senin (10/6/2024). Foto/Istimewa
Dia berpendapat bahwa anak muda harus dibiarkan berkompetisi secara sehat dan tidak mengabaikan etika. “Siapa pun anak muda boleh. Kalau cara tidak benar harus dilawan,” ujar Ubedilah dalam diskusi publik bertajuk ‘KKN: Komedi Putar yang Menguras Kantong Rakyat’ di Teater Terbuka UNJ, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Hal senada dikatakan oleh Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Dalam diskusi tersebut, Bivitri menyoroti soal cara anak muda mendapatkan kepemimpinan.
Dia berpendapat bahwa sebenarnya tak ada masalah anak muda memegang tongkat kepemimpinan. Namun, dirinya menekankan cara mendapatkan kekuasaan atau kepemimpinan.
“Dipimpin muda biasa aja. Yang masalah bukan di umur tapi di cara mendapatkan kepemimpinan. Bukan masalah umur,” ujar Bivitri.
Dia pun tidak setuju jika anak muda memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang tidak berintegritas. Dia menuturkan, tidak boleh ada anak muda yang berkuasa dengan cara yang luas.
“Tapi cara dia naik tidak berintegritas, buat saya masalah besarnya di situ. Kita semua harus berangkat dari situ menolak cara-cara dapatkan jabatan dengan hal-hal yang sifatnya melanggar kepantasan. Kita sekarang lebih baik bicara kapasitas kepemimpinan,” pungkasnya.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pun berpendapat serupa. Dia tidak mempermasalahkan usia calon pemimpin. Namun, dia mengingatkan, tidak boleh disertai praktik nepotisme dalam mencalonkan seorang pemimpin.
“Apa pun alasannya tidak pantas. Tahun 98 kita berjuang. Praktik KKN kita lawan. Sangat memprihatinkan kalau itu menjalar. Kita enggak boleh biarkan. Kita harus melawan,” tandasnya.
Diketahui, acara diskusi dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para mahasiswa aktif bertanya dan memberikan tanggapan saat diskusi berlangsung.
Diskusi itu mengupas akan harapan anak muda yang ingin punya cita-cita dalam memimpin negara tanpa adanya campur tangan orang dalam sekaligus matinya demokrasi pada Pemilu 2024 yang berujung pada hadirnya pemimpin atas campur tangan kekuasaan pemerintah saat ini.
(rca)